Tak Bijak, Politisasi Kebijakan Publik 

Tak Bijak, Politisasi Kebijakan Publik 

Oleh Teuku Jayadi Noer.

Penggiat Sosial Kemasyarakatan

Batam, wajahnatamnews -Suhu politik politik di Kepri selalu hangat dan semakin panas belakangan. Kontraksi politik begitu terasa bukan hanya pada persaingan partai politik dan partisipannya, tapi merasuk sampai pada kebijakan publik yang terkesan dipolitisasi.

Belum seumur jagung usia pasangan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Marlin Agustina sudah retak. Penyebabnya lantaran tidak komitmen pada janji politik di antaranya. Perseteruan antara gubernur dan wakilnya itu semakin memanas, manakala suami Marlin – Muhammad Rudi adalah bakal calon lawan kuat Ansar dalam Pilkada Gubernur 2024.

Suhu politik itu semakin panas, pendukung dan simpatan sudah bergaduh duluan. Padahal pilkada masih lama di akhir 2024, dan didahului oleh Pilpres dan Pileg. Belum ada yang bisa menjamin siapa-siapa yang bakal mencalonkan dan dicalonkan sebagai Gubernur Kepri ke depan. Waktu satu setengah juga apapun bisa terjadi dan terjadi perubahan peta politik. Setidaknya hasil pemilu legislatif 2024 akan menentukan bagaimana komposisi untuk pilkadanya.

Berlomba dalam kebijakan publik dan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu cara mereka. Sempat keduanya beradu ide membangun sirkuit MotoGP dan Formula1, tapi keduanya cuma seremoni yang akhirnya tenggelam.

Rudi sebagai Kepala BP Batam dan Walikota Batam terus melanjutkan program pembangunan infrastruktur jalan dan masjid. Meski memunculkan masalah baru seperti sanitasi saluran air, penggusuran dan pengorbanan penghijauan jalan – karya Rudi dalam pembangunan infrastruktur itu sangat patut diapresiasi. Paling tidak, Rudi berani membuat terobosan spektakuler dengan pelebaran jalan-jalan protokol di Kota Batam. Itu akan menjadi karya yang monumental.

Sementara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad – masih dengan “eforia” untuk membangun Jembatan Batam Bintan yg cenderung sebagai ” projek menara gading”. Bahkan terkesan dipaksakan dengan membuang anggaran dari Pemprov. Kepri sendiri. Meski kemampuan anggaran Kepri sangat terbatas sehingga perlu pintar-pintar menentukan program prioritas dan strategis. Paling tidak sama Pemprov sudah tergerus untuk pembebasan lahan dan akan memaksakan anggaran kembali untuk pembangunan lapak jembatan.

Selain itu, Ansar lebih banyak memprioritaskan insfratruktur di Kabupaten Natuna dan Bintan. Terkhusus Bintan, Bupatinya adalah Putra Mahkota Roby Kurniawan. Dari rilis alokasi anggaran yang beredar di publik. Natuna dan Bintan mendapatkan porsi lumayan besar, Batam zero. Batam bukan dianaktirikan, katanya – tapi ada yang dianak emaskan.

Bukan hanya sampai di situ, perseteruan antara gubernur dan wakil gubernur semakin meruncing dan nyata – manakala Marlin dilarang mengunjungi SMA maupun SMK. Berpolitik kata mereka. Anehnya setelahnya, Gubernur Ansar hampir gak henti-henti mengunjungi sekolah.

Yang terhangat, larangan anak SMA dan SMK Negeri mengikuti turnamen futsal yang digelar BP Batam. Alasannya, anak-anak mau menghadapi ujian nasional. Pertanyaannya, emang ikut turnamen futsal harus melibatkan semua siswa? Pasti tidak kan. Tim futsal perlu cuma sekitar 10 orang pemain inti dan cadangan. Artinya bisa dilakukan oleh anak kelas 10 dan 11, bukan yang mau menghadapi ujian.

Ironisnya lagi pihak Gubernur AA cenderung dan terkesan “meminjam tangan” Kepala Dinas untuk mencounter semua tudingan ke arahnya dan menyalahkan di ranah publik seolah semua itu, dilakukan sengaja tanpa mau surut menahan emosi untuk menjadi konsumsi publik guna mempengaruhi sikap politik publik ke depannya. Ya, kebijakan publik yang selalu dipolitisir untuk kepentingan politik. Elok kah itu…?