OPINII

Batam, WBNews- Sepekan ini kita dihebohkan suguhan informasi kontroversi soal rakor lurah dan camat se-Provinsi Kepri, tanpa satupun kehadiran lurah dan camat dari Batam. Tapi Wakil Walikota Batam datang.

Kotak-katik menarik juga jadi bahasan, biar tambah menggelitik. Sebagian media dan aktivis menggoreng tentang ketidakhadiran utusan lurah dan camat dari Batam itu.

Seolah semakin memperuncing hubungan antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Walikota Batam Muhammad Rudi. Keduanya ditampuk untuk saling bertarung pada pilkada Gubernur Kepri tahun 2024 nanti.

Ketidakhadiran itu atas perintah Walikota. Sementara KadisKominfo Pemko Batam menyatakan alasannya karena ketidaktersediaan anggaran. Kalau gorengannya karena larangan Walikota, siapa yang perintah Wakil Walikota pada acara tersebut? Karena tidak ada anggaran untuk perjalanan dinas, maka Walikota Batam memerintahkan Wakil Walikota, Amsakar Ahmad untuk menghadiri acara tersebut.

Orang sibuk menggoreng soal ketidakhadiran lurah dan camat dari Batam. Mengapa demikian? Apa orientasi rakor tersebut kok yang diributkan hanya soal di atas. Hal yang mungkin sudah diperkirakan sebelumnya.

Mengapa tidak ada yang membahas apa yang dihasilkan dari rakor lurah dan camat tersebut? Hal yang seharusnya subtansial diketahui publik. Sejauh mana hasil rakor memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya kalau gak jelas, boleh dibilang rakor bernuansa politik.

Persoalan anggaran bagi camat dan lurah se-Batam yang tidak tersedia. Bagi yang paham mekanisme penyusunan dan penganggaran APBD pasti paham. Bahwa penggunaan dana APBD itu tidak bisa sembarangan.

Yang jadi pertanyaan, bagaimana anggaran lurah dan camat yang datang dari Anambas, Natuna, Lingga dan Karimun? Bagaimana mereka pergi dengan SPPD yang tidak dianggarkan? Atau main comot dana APBD entah anggaran apa yang diambil, jika sebelumnya tidak dianggarkan. Bakal masalah juga melakukan tindakan yang mendahului penganggarannya. Itu menjadi rana BPK bahkan APH kalau ternyata menyalahi aturan dan prosedur.

Oke, soal anggaran bisa disiasati. Kembali soal hasil rakor camat dan lurah tersebut apa? Mengapa Gubernur Kepri menyelenggarakan rakor lurah dan camat se-Kepri, yang seharusnya cukup rakor diikuti bupati dan walikota. Jauh kali urusannya. Bukankah di wilayah Kepri ada kabupaten dan kota, ada lurah dan kades. Yang tentu saja secara SK dan mekanisme kerjanya berbeda, termasuk program dan orientasi pada jabatan tersebut. Jadi apa yang hasilkan dari rakor yang diselenggarakan Gubernur Kepri tersebut?