Batam, wbnnews -Dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat pemilik bangunan yang berada diRow jalan Letjend Suprapto( Muka Kuning-Tembesi) KelurahanTembesi Kecamatan Sagulung. diguncang oleh polemik proyek pelebaran jalan yang mengakibatkan pengusuran sejumlah bangunan. Polemik ini mencuat setelah sejumlah pihak menuding diduga adanya keterlibatan pengusaha properti yang disinyalir mendapat keuntungan dari proyek tersebut.
Atas polemik itu, pihak dari Pemerintah setempat melakukan pendekatan terhadap warga setempat dengan mengundang Rapat Sosialisasi terhadap pemilik bangunan yang berada diRow jalan Letjend Suprapto( Muka Kuning-Tembesi) Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 03:00 WIB.
Kasad Pol PP Imam Tohari dalam rapat mengatakan, kalau menurut peraturan warga yang terkena dampak tidak mendapatkan ganti rugi, ujarnya.
Namun dalam rapat ini kita mencari solusi yang terbaik,apapun endingnya dalam rapat ini akan saya sampaikan langsung ke walikota Batam ,selaku pimpinan tertinggi. Imbuh imam
Lain halnya dengan Fahrudin ketua RW 16 dalam rapat mengatakan, “kami atas nama warga Tembesi tower meminta kejelasan terkait penentuan titik koordinat row jalan ,yang mana dalam satu RW saja ada perbedaan.ujarnya
Dijelaskan olehnya, sebenarnya Row jalan ini telah diukur dan sudah di tetapkan 100 meter ditandai dengan patok Ruang milik jalan (Rumija) namun kenyataannya dilapangkan ada yang dilebihkan Hinga 150 meter, ungkapnya
Menurut penuturan perwakilan dari dinas Bina Marga menjelaskan, dari arah Top100 memang titik koordinat row jalan 100 meter namun setelah Bukit Daeng menjadi 150 meter dan itu didapat dari hasil peta BP Batam dan tata kelola ruang, ujarnya.
Opini yang terbangun di masyarakat Tembesi tower , Dugaan kuat
keterlibatan pengusaha properti mengintervensi dan mempengaruhi BP Batam untuk menerbitkan peta lokasi sesuai dengan kelompok bisnis yang berkepentingan.
Matius ,warga yang terdampak pelebaran jalan menjelaskan, sebenarnya pada tanggal 5 September 2023 sudah diadakan RDP digedung DPRD kota Batam namun belum ada titik temunya.
“sementara warga yang terdampak menantikan kejelasan nasib mereka di tengah ketidakpastian.
Hingga berita ini diunggah kami masih melakukan indep reporting agar keakuratan berita tetap terjaga
*Fajar*
Discussion about this post