Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka secara resmi Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2025 pada Pemerintah Kota Batam dan instansi lainnya di Kota Batam. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Hang Nadim, Lantai IV Kantor Wali Kota Batam, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari agenda rutin BPK yang dilakukan setiap tahun sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan anggaran daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota Amsakar menegaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini bukan hal yang baru, melainkan kegiatan rutin yang selalu dilakukan untuk memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai aturan.
“Pemeriksaan ini adalah kerja rutin. Setiap OPD dalam setiap tahun pasti akan melalui proses ini. Jadi bukanlah hal yang aneh yang membuat proses ini menjadi lambat,” ujar Amsakar.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan keseriusan setiap OPD dalam memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran proses pemeriksaan.
“ Untuk yang belum, saya minta OPD berikan atensi lebih untuk menyelesaikan ini. Jangan memperlambat data dan dokumen yang diminta,” tegasnya.Amsakar meminta agar setiap OPD menugaskan staf yang berkompeten untuk mendampingi tim pemeriksa. Menurutnya, hal ini penting agar koordinasi dan penyediaan data dapat berjalan cepat dan tepat.
“Tunjuk staf yang berkompeten untuk mendampingi tim. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga menyoroti peran tim koordinasi percepatan keuangan daerah yang harus bekerja sinergis untuk mendukung kelancaran pemeriksaan. Ia berharap seluruh unsur yang terlibat dapat menunjukkan keseriusan dan kedisiplinan dalam penyusunan serta pelaporan keuangan daerah.
Adapun lingkup pemeriksaan pendahuluan tahun ini meliputi belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah.
Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal bagi BPK dalam menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Wali Kota Amsakar menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai ketentuan. Karena ini bagian dari tanggung jawab kita kepada publik,” tutupnya.
