Gempur Hutan: Rp 6 T Selamat, 4 Juta Hektare Kembali!

Satgas PKH Selamatkan Triliunan Rupiah dan Ribuan Hektare Kawasan Hutan

Sebuah pencapaian signifikan berhasil diraih oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang dibentuk pada awal tahun 2025 atas inisiasi Presiden RI. Satgas ini tidak hanya berhasil mengembalikan fungsi ekologis ribuan hektare kawasan hutan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal, tetapi juga berhasil menyelamatkan aset negara senilai lebih dari Rp6 triliun. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen kuat dalam menegakkan hukum dan memulihkan kekayaan alam Indonesia.

Secara total, Satgas PKH berhasil menguasai kembali kawasan hutan seluas 4.081.560,58 hektare. Dari jumlah tersebut, sebuah langkah besar dilakukan dengan penyerahan kembali kawasan hutan tahap V seluas 896.969,143 hektare. Kawasan yang sebagian besar merupakan lahan perkebunan kelapa sawit ini, akan melalui proses administrasi yang melibatkan Kementerian Keuangan, kemudian diteruskan ke Danantara, sebelum akhirnya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara seluas 240.575,38 hektare.

Jaksa Agung ST Burhanudin, yang turut menjadi bagian dari Satgas PKH, menjelaskan dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, bahwa lahan-lahan tersebut berasal dari 124 subjek hukum dan tersebar di enam provinsi. “Pada hari yang baik ini pula, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik, kami menyerahkan uang sebesar Rp6.625.294.190.469,74,” ujar Burhanuddin, yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rincian Penyelamatan Aset Negara

Dana sebesar lebih dari Rp6 triliun yang berhasil diselamatkan oleh Satgas PKH berasal dari dua sumber utama:

• Denda Administratif Kehutanan: Sebesar Rp2.344.965.750, yang merupakan hasil penagihan denda dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan tambang nikel yang melanggar ketentuan.
• Penyelamatan Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi: Sebesar Rp4.280.328.440.469,74. Dana ini merupakan hasil penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), meliputi kasus pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan perkara impor gula.

Potensi Penerimaan Negara di Masa Depan

Kejagung memproyeksikan bahwa potensi penerimaan negara dari denda administratif di tahun 2026 akan terus meningkat. Perkiraan ini didasarkan pada evaluasi kegiatan sawit dan pertambangan yang masih berada di kawasan hutan.

• Potensi denda administratif dari sektor sawit diperkirakan mencapai Rp109,6 triliun.
• Potensi denda administratif dari sektor pertambangan diperkirakan mencapai Rp32,63 triliun.

Angka-angka ini menunjukkan betapa besar potensi kerugian negara jika pengelolaan kawasan hutan tidak diawasi dengan ketat.

Upaya Pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo

Selain penegakan hukum dan pemulihan lahan, Satgas PKH juga menunjukkan perhatian serius terhadap pemulihan ekosistem vital seperti Taman Nasional Tesso Nilo. Upaya pemulihan ini mencakup pendataan komprehensif terhadap penduduk, sarana, dan prasarana yang ada di dalam kawasan.

Saat ini, pendataan di Taman Nasional Tesso Nilo mencakup:

• Tujuh desa yang terdampak.
• 5.733 kepala keluarga atau 22.183 jiwa.
• 573 unit rumah.
• Fasilitas publik yang meliputi 12 sekolah, 52 rumah ibadah, dan 12 fasilitas kesehatan.

Sebagai bagian dari program pemulihan, sebanyak 1.465 kepala keluarga telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program relokasi. Satgas PKH kini tengah mempersiapkan lahan seluas 8.077 hektare, yang merupakan hasil penguasaan kembali kawasan hutan, untuk dijadikan lokasi relokasi bagi penduduk di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

“Kami telah melaksanakan relokasi penduduk tahap I pada 20 Desember 2025 terhadap 227 kepala keluarga dari lahan perkebunan sawit seluas 6.330,78 hektare,” ungkap Burhanuddin, menegaskan langkah konkret yang telah diambil.

Struktur dan Mandat Satgas PKH

Satgas PKH merupakan sebuah tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur lembaga pemerintah, mencerminkan sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Keanggotaannya meliputi perwakilan dari:

• TNI
• Kejaksaan
• Kepolisian
• BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
• BPN (Badan Pertanahan Nasional)
• Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral)
• Kementerian Keuangan
• Badan Informasi Geospasial
• Kementerian Lingkungan Hidup
• Kementerian Kehutanan (KLHK)
• Aparat kewilayahan

Pembentukan Satgas PKH melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 ini memiliki mandat yang jelas: mengembalikan fungsi kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal dan memulihkan hak negara atas kawasan hutan. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Satgas PKH menjadi tonggak penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan kedaulatan negara atas sumber daya alamnya.