Somalia Kecam Pengakuan Israel atas Somaliland: Ancaman Kedaulatan dan Geopolitik Tanduk Afrika
Perdana Menteri Somalia, Hamza Abdi Barre, secara tegas mengutuk deklarasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengakui Somaliland sebagai negara merdeka. Barre menyebut tindakan ini sebagai “serangan terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah negara Somalia,” serta menegaskan bahwa pengakuan tersebut tidak sah secara hukum maupun agama.
Dalam sebuah wawancara eksklusif, Barre menekankan bahwa pengakuan Israel tidak memiliki dasar hukum apa pun. Ia menegaskan kembali status Somalia sebagai negara merdeka dan berdaulat dengan perbatasan yang diakui secara internasional. Pemerintah dan rakyat Somalia, menurutnya, secara bulat menolak sikap Netanyahu yang dianggapnya “sembrono” dan gegabah.
“Seharusnya Netanyahu fokus mengakui negara Palestina yang tanahnya ia duduki dan rakyatnya ia usir, daripada mencampuri urusan internal Somalia,” ujar Barre, menggarisbawahi kekecewaan dan kritik terhadap prioritas kebijakan luar negeri Israel.
Dimensi Geopolitik di Tanduk Afrika
Lebih lanjut, Perdana Menteri Somalia menyoroti dimensi geopolitik yang mengintai di balik langkah Israel. Ia menduga bahwa Israel sedang berusaha menancapkan pengaruhnya di kawasan Tanduk Afrika dengan tujuan strategis untuk menguasai jalur Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. Upaya ini, menurut Barre, bahkan mencakup kemungkinan pendirian pangkalan militer.
“Ini merupakan preseden berbahaya yang mengancam keamanan warga Somalia dan stabilitas regional di seluruh kawasan,” tegas Barre.
Langkah Diplomatik dan Hukum Somalia
Menghadapi keputusan Israel, Mogadishu telah melancarkan langkah-langkah diplomatik ekstensif. Somalia aktif berkomunikasi dengan negara-negara sahabat, negara-negara tetangga, serta organisasi internasional. Barre menyatakan bahwa terdapat konsensus internasional dan regional yang kuat dalam mendukung posisi Somalia dan menolak pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel.
Somalia menegaskan hak penuhnya untuk menggunakan semua mekanisme hukum yang tersedia demi mempertahankan integritas teritorialnya. Negara tersebut bertekad untuk melanjutkan upaya diplomatik dan hukumnya “untuk mengusir agresi ini dengan segala cara yang mungkin.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato di sesi ke-80 Majelis Umum PBB, Jumat, 26 September 2025. – (AP Photo/Richard Drew)
Sikap Amerika Serikat dan Analisis Strategi Israel
Dalam konteks ini, Barre menyambut baik sikap Amerika Serikat yang telah menyatakan niatnya untuk tidak mengakui wilayah Somaliland. Ia menjelaskan bahwa komunikasi berkelanjutan dengan pemerintah AS menegaskan penghormatan Washington terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Somalia.
Para analis menilai langkah Israel ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang yang telah lama dipupuk. Israel telah menunjukkan ketertarikan pada kawasan Tanduk Afrika sejak tahun 1950-an dan 1960-an. Abdul Qadir Muhammad Ali, seorang penulis dan analis politik yang mengkhususkan diri dalam urusan Afrika, menjelaskan bahwa Israel telah menghidupkan kembali strategi ini dalam beberapa tahun terakhir, terutama antara tahun 2010 dan 2011.
Menurut Muhammad Ali, minat Israel terhadap Tanduk Afrika kembali meningkat pasca-kebangkitan gerakan perlawanan di Jalur Gaza dan Lebanon selatan, serta dampak dari Arab Spring. Selain itu, munculnya peran Turki di wilayah tersebut juga menjadi salah satu faktor pendorong. Alasan lain yang membuat Israel mengakui Somaliland adalah lokasi strategis wilayah tersebut, yang menghadap langsung ke Teluk Aden dan Selat Bab al-Mandab. Hal ini memungkinkan Tel Aviv untuk memantau pergerakan kelompok Houthi di Yaman.
Dalam pandangan Israel, pengakuan terhadap Somaliland diharapkan dapat mengisolasi wilayah tersebut dari lingkungan sekitarnya, menjadikannya semacam kantong pengaruh Israel. Para analis mengidentifikasi tujuan Israel di balik langkah ini sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan kelompok Houthi, mengendalikan navigasi maritim di Laut Merah, serta menahan pengaruh Turki di kawasan tersebut.
Harapan dan Kendala bagi Somaliland
Dr. Liqa Makki, seorang peneliti senior di Pusat Studi Aljazirah, berpendapat bahwa apa yang diinginkan oleh wilayah Somaliland dari Israel terkait erat dengan keamanan, bantuan teknologi, dan pertanian. Abdul Qadir Mohamed Ali menambahkan bahwa Somaliland juga berharap mendapatkan perlindungan dari Israel dan menjadikan hubungan dengan Israel sebagai pintu masuk untuk menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan internasional serta dukungan dari lembaga internasional dalam bentuk pinjaman dan investasi.
Di sisi lain, Makki tidak menutup kemungkinan bahwa keputusan Israel untuk mengakui “Republik Somaliland” juga terkait dengan upaya Israel untuk memindahkan warga Palestina dari tanah mereka, terutama jika wilayah tersebut akan menerima imbalan finansial. Namun, ia meyakini ada kendala yang mungkin menghalangi tercapainya tujuan tersebut, terutama terkait dengan masyarakat Palestina sendiri yang menolak untuk mengungsi, serta fakta bahwa Somaliland adalah entitas yang belum diakui secara internasional.
Pengungsi Palestina membersihkan air dari tenda mereka yang kebanjiran di kamp sementara setelah hujan lebat di Kota Gaza Selasa, 25 November 2025. – ( AP Photo/Jehad Alshrafi)
Sebelumnya, Associated Press melaporkan pada bulan Maret bahwa Amerika Serikat dan Israel telah menawarkan kepada pejabat di tiga negara Afrika untuk memfasilitasi pemukiman kembali warga Palestina dari Jalur Gaza ke wilayah mereka. Laporan tersebut mengutip sumber yang menyatakan bahwa kontak telah dilakukan dengan pejabat dari Sudan, Somalia, dan wilayah Somaliland yang memisahkan diri mengenai proposal tersebut.
AP mengungkapkan bahwa pejabat Sudan telah menolak usulan Amerika, sementara pejabat dari Somalia dan Somaliland menyatakan tidak mengetahui adanya kontak terkait hal ini.
Wilayah Somaliland, yang terletak di bagian barat laut Somalia, belum mendapatkan pengakuan resmi sejak mendeklarasikan kemerdekaannya dari Somalia pada tahun 1991. Pemerintah Somalia secara konsisten menolak mengakui wilayah tersebut sebagai negara merdeka dan tetap menganggapnya sebagai bagian integral dari Republik Somalia. Oleh karena itu, setiap kesepakatan atau tindakan yang dilakukan secara langsung terhadap wilayah tersebut dianggap sebagai serangan terhadap kedaulatan dan persatuan negara.
Discussion about this post