Upaya Pemulihan Pasca Bencana di Aceh: Koordinasi Lintas Sektoral Menjadi Kunci
Aceh – Dalam menghadapi situasi pasca bencana yang kompleks, koordinasi yang efektif antar berbagai pihak menjadi elemen krusial untuk memastikan proses pemulihan berjalan lancar dan terarah. Menyadari hal ini, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin langsung rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang diselenggarakan di Aceh.
Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama secara sinergis dan terfokus dalam upaya pemulihan. “Tujuan kita melakukan rapat koordinasi ini supaya semua terkoordinasi dengan baik dan fokus,” ujar Dasco pada Selasa (30/12).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi satgas pemulihan pascabencana di Aceh. Rapat digelar di Aceh.
Dasco menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana ini merupakan inisiatif dari DPR RI. Satgas ini akan beroperasi langsung di lokasi bencana, dan untuk memperkuat efektivitasnya, Dasco menekankan pentingnya kehadiran perwakilan dari setiap kementerian dan lembaga. “Satgas Pemulihan Pascabencana yang didirikan oleh DPR RI memang berkantor di lokasi ini, dan kita harapkan nanti ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu orang untuk ikut berkantor di sini supaya semua terkoordinasi,” terangnya.
Keberadaan perwakilan ini diharapkan dapat memfasilitasi pembaruan informasi secara berkelanjutan mengenai perkembangan tugas masing-masing pihak. Dengan demikian, fokus kerja dapat terus dijaga dan tindakan yang diambil menjadi lebih jelas. “Dan bisa kemudian kita selalu meng-update perkembangan tugas-tugas dari masing-masing pihak agar jelas apa yang kita fokuskan dan kerjakan,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, turut hadir bersama beberapa Bupati dan Wali Kota dari berbagai wilayah di Provinsi Aceh.
Selain itu, jajaran menteri dari pemerintah pusat juga turut serta dalam pertemuan strategis ini. Di antaranya adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, serta Menteri Sosial. Kehadiran Dirut Telkomsel dan PLN juga menunjukkan pentingnya peran sektor swasta dan badan usaha milik negara dalam upaya pemulihan.
Dasco menegaskan bahwa tim gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah dan relawan telah aktif melakukan penanganan sejak awal bencana melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Namun, rapat ini digelar untuk meningkatkan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan. “Perlu adanya sinergi antara Kementerian dan Lembaga, Pemda, DPR, serta BUMN untuk menyamakan persepsi serta memfokuskan tindakan agar efisien dari sisi anggaran dan tidak terjadi tumpang tindih,” jelasnya.
Rapat ini dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan beberapa Bupati hingga Wali Kota di Provinsi Aceh.
Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf hingga Dirut Telkomsel dan PLN juga hadir dalam rapat.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, menyambut baik inisiatif rapat ini dan berharap agar pertemuan tersebut dapat menghasilkan langkah-langkah konkret. Ia menekankan beberapa prioritas utama yang perlu segera ditangani.
Prioritas Pemulihan Pasca Bencana:
-
Percepatan Pemulihan Infrastruktur:
Membangun kembali fasilitas umum dan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan, menjadi prioritas utama untuk memulihkan akses dan layanan dasar bagi masyarakat. -
Penyediaan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap):
Memastikan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal mendapatkan hunian yang layak, baik sementara maupun permanen, adalah langkah krusial untuk memulihkan rasa aman dan stabilitas kehidupan mereka. -
Penguatan Perlindungan Sosial:
Memberikan dukungan psikososial, bantuan logistik, dan program-program perlindungan sosial lainnya kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, yang terdampak bencana. -
Kejelasan Skema Pendanaan dan Pembagian Peran:
Menyusun skema pendanaan yang transparan dan akuntabel, serta mendefinisikan secara jelas pembagian peran dan tanggung jawab antar semua pihak yang terlibat dalam proses pemulihan. Hal ini penting untuk mencegah tumpang tindih dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien.
Muzakir Manaf berharap agar rapat ini menghasilkan langkah konkret.
“Terutama percepatan pemulihan infrastruktur, percepatan penyediaan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap huntap bagi masyarakat terdampak, penguatan perlindungan sosial, serta kejelasan skema pendanaan dan pembagian peran antarpihak secara terintegrasi,” ujar Mualem.
Dengan adanya sinergi yang kuat dan fokus yang terarah, diharapkan upaya pemulihan pasca bencana di Aceh dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang terdampak. Koordinasi yang berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan pemulihan jangka panjang.
Discussion about this post