Komitmen Sumbar: Jembatan Kereta Api Lembah Anai Akan Dilestarikan, Bukan Dibongkar
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menegaskan komitmennya untuk menjaga dan melestarikan jembatan kereta api (KA) di kawasan Lembah Anai. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, secara tegas menyatakan bahwa tidak ada rencana pembongkaran terhadap aset bersejarah ini. Sebaliknya, fokus utama Pemprov Sumbar adalah mereaktivasi dan melestarikan jalur kereta api tersebut sebagai bagian integral dari warisan sejarah dan budaya daerah.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Mahyeldi saat menerima audiensi dari komunitas pegiat pelestarian cagar budaya di Sumbar. Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Istana Gubernur pada Selasa, 30 Desember 2025, ini secara khusus membahas upaya pemeliharaan situs-situs sejarah di wilayah tersebut.
“Dapat saya pastikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak akan menyetujui pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai. Fokus kita adalah reaktivasi dan pelestarian, bukan pembongkaran,” tegas Mahyeldi.
Gubernur Mahyeldi mengungkapkan rasa herannya atas beredarnya isu pembongkaran jalur kereta api Lembah Anai yang telah menyebar luas di ruang publik. Ia mengaku terkejut karena isu tersebut muncul tanpa sepengetahuannya selaku pimpinan daerah.
“Saya cukup terkejut karena isu ini muncul tanpa sepengetahuan Gubernur. Padahal, kebijakan yang kita pegang jelas, yakni menjaga dan melestarikan aset bersejarah,” ujarnya, menekankan konsistensi kebijakan Pemprov Sumbar dalam hal pelestarian.
Kesalahpahaman Komunikasi dan Langkah Koreksi
Terkait beredarnya surat dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang sempat menimbulkan simpang siur informasi, Gubernur Mahyeldi menilai adanya kesalahan dalam proses komunikasi. Ia menjelaskan bahwa surat tersebut ditanggapi oleh pihak-pihak terkait tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Provinsi Sumbar.
“Menurut saya, ada kekeliruan dalam proses komunikasi. Surat tersebut dijawab tanpa koordinasi dengan kami di pemerintah daerah, padahal ini menyangkut aset strategis dan bersejarah,” jelas Mahyeldi.
Mahyeldi merinci bahwa sebelumnya, ia telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, serta Menteri Perhubungan. Dalam pertemuan tersebut, telah disepakati bahwa tidak akan ada pembongkaran jalur kereta api. Namun, akan dilakukan kajian komprehensif untuk memastikan kelestarian dan potensi pemanfaatan jalur tersebut di masa depan.
“Sebagai aset heritage, jalur kereta api ini memiliki nilai sejarah dan edukasi yang tinggi. Seharusnya kita rawat dan manfaatkan, bukan justru dibongkar,” tuturnya, menekankan pentingnya jalur kereta api sebagai warisan yang berharga.
Lebih lanjut, Gubernur Mahyeldi juga menyinggung kebijakan masa lalu yang menyebabkan penonaktifan jalur kereta api di Sumbar. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai sebuah kekeliruan yang tidak seharusnya terulang kembali. Oleh karena itu, reaktivasi jalur kereta api, termasuk pengembangan jalur yang dapat menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat, telah menjadi prioritas dalam agenda pemerintah daerah.
Mahyeldi mengapresiasi upaya koordinasi yang telah dilakukan, yang akhirnya berhasil mengoreksi persoalan surat tersebut. Ia menyampaikan bahwa setelah dilakukan koordinasi langsung dengan Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal terkait, kesalahpahaman yang terjadi dapat diluruskan.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat dan komunitas heritage yang aktif mengawal isu ini serta menyampaikan informasi kepada kami. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman ini bisa segera diluruskan,” ucapnya, menggarisbawahi peran penting masyarakat dalam menjaga aset daerah.
Harapan Komunitas Heritage dan Pecinta Kereta Api
Menyikapi sikap tegas Gubernur Sumbar, arsitek sekaligus pegiat pelestarian Padang Heritage, Yulsi Munir, menyambut baik langkah tersebut. Ia berharap agar pemerintah dapat segera mengambil tindakan konkret untuk menjaga kondisi fisik jalur dan bagian rel kereta api yang dikhawatirkan semakin berkurang seiring waktu. Selain itu, ia juga menekankan perlunya kajian teknis mendalam terhadap perubahan struktur sejumlah jembatan yang berada di kawasan cagar budaya Lembah Anai.
Hal senada diungkapkan oleh Nando, perwakilan dari komunitas pecinta kereta api. Ia menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur kereta api memiliki kepedulian yang tinggi terhadap aset perkeretaapian, meskipun saat ini jalur tersebut belum diaktifkan kembali.
Menurut Nando, minimnya penjagaan dan penindakan terhadap potensi kerusakan membuat aset jalur kereta api menjadi rentan hilang atau rusak. Ia juga menambahkan bahwa aspirasi dari masyarakat dan komunitas pelestarian terkait perawatan aset ini belum sepenuhnya tertangani secara optimal. Oleh karena itu, dukungan konkret dari pemerintah sangat dinantikan untuk memastikan keberlangsungan warisan sejarah ini.
Discussion about this post