PORTAL PURWOKERTO – Nicolas Maduro Moros merupakan presiden Venezuela sekaligus penerus politik mendiang Hugo Chávez.
Sosoknya kembali menjadi pusat perhatian internasional setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah melancarkan serangan ke Venezuela dan menuduh Maduro terlibat dalam jaringan kartel narkoba internasional, tudingan yang selama ini dibantah keras oleh pemerintah Caracas.
Lahir dari keluarga kelas pekerja, perjalanan hidup Maduro kerap disebut sebagai contoh kebangkitan politik dari akar bawah.
Ia lahir pada 23 November 1962, sebagai putra seorang aktivis serikat buruh. Sebelum terjun ke dunia kekuasaan, Maduro sempat bekerja sebagai sopir bus dan aktif dalam gerakan serikat pekerja.
Perjalanan politik Maduro mulai menanjak pada awal 1990-an, ketika perwira militer Hugo Chávez memimpin upaya kudeta yang gagal pada 1992, seperti dilaporkan The Hindu Businessline.
Maduro menjadi salah satu tokoh yang vokal mengampanyekan pembebasan Chávez dari penjara dan mendukung agenda politik kiri yang diusungnya.
Ketika Chávez memenangkan pemilihan presiden pada 1998, Maduro berhasil meraih kursi di parlemen. Sejak itu, karier politiknya melesat cepat.
Maduro kemudian dipercaya menduduki sejumlah posisi penting, termasuk Presiden Majelis Nasional dan Menteri Luar Negeri Venezuela.
Dalam peran tersebut, ia aktif melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk memperkuat aliansi internasional, terutama melalui program kerja sama dan bantuan yang didanai dari pendapatan minyak.
Menjelang akhir hidupnya, Hugo Chávez secara terbuka menunjuk Maduro sebagai penerus politik. Setelah Chávez wafat, Maduro terpilih sebagai presiden Venezuela pada 2013.
Krisis Ekonomi dan Kontroversi Pemerintahan
Di bawah kepemimpinan Maduro, Venezuela mengalami krisis ekonomi berat yang ditandai hiperinflasi, kelangkaan pangan, serta menurunnya layanan publik.
Pemerintahannya juga kerap disorot karena dugaan kecurangan pemilu, krisis kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Penindakan keras terhadap demonstrasi pada 2014 dan 2017 menjadi salah satu titik paling kontroversial.
Situasi tersebut mendorong jutaan warga Venezuela bermigrasi ke luar negeri demi mencari kehidupan yang lebih layak.
Sanksi AS dan Tuduhan Kartel Narkoba
Pemerintahan Maduro dikenai sanksi ketat dari Amerika Serikat dan sejumlah negara lain.
Pada 2020, Washington secara resmi mendakwanya atas tuduhan korupsi dan kejahatan lainnya, termasuk dugaan keterlibatan dalam jaringan narkotika internasional.
Maduro secara konsisten membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai tekanan politik.
Ketegangan memuncak ketika Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa pasukan AS telah melakukan operasi di Venezuela dan menangkap Maduro, pernyataan yang langsung mengguncang stabilitas kawasan Amerika Latin.
Maduro kembali dilantik untuk masa jabatan ketiga pada Januari 2025, setelah pemilu 2024 yang banyak dikritik pengamat internasional dan oposisi sebagai tidak bebas dan tidak adil.
Laporan Misi Pencarian Fakta PBB menyebutkan bahwa Garda Nasional Bolivarian (GNB) terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia serius dan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama lebih dari satu dekade, terutama dengan menargetkan lawan politik, sering kali tanpa pertanggungjawaban hukum.
Sorotan dunia terhadap situasi represif di Venezuela semakin menguat setelah pemimpin oposisi Maria Corina Machado dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2025, yang secara simbolik menyoroti kondisi demokrasi dan HAM di bawah pemerintahan Maduro.***
Discussion about this post