Audit Inspektoral Menggema di Garut: Respons Terhadap Intimidasi dan Kritik Pembangunan Desa
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, telah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan tim Inspektorat Kabupaten Garut untuk melakukan audit terhadap Kepala Desa (Kades) Panggalih, Kecamatan Cisewu. Langkah ini diambil menyusul mencuatnya kasus viral di media sosial yang menampilkan aksi intimidasi oleh keluarga kepala desa terhadap salah seorang warganya. Kejadian ini sontak menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan dana desa dan efektivitas pembangunan yang seharusnya dinikmati masyarakat.
Latar Belakang Kasus: Kritik Pembangunan Berujung Intimidasi
Video yang beredar luas di jagat maya tersebut merekam momen menegangkan di Kampung Babakangadoh RT01 RW06, Desa Panggalih, pada tanggal 27 Oktober 2025. Dalam rekaman tersebut, tampak sekelompok orang yang diidentifikasi sebagai keluarga kepala desa, melontarkan perkataan bernada tinggi dan kasar kepada seorang warga bernama Holis Muhlisin (31). Motif di balik aksi intimidasi ini terungkap, yaitu karena Holis Muhlisin berani menyuarakan kritiknya terhadap pembangunan yang dianggap mandek di Desa Panggalih melalui platform media sosial.
Transparansi Dana Desa: Audit Sebagai Solusi Berimbang
Menanggapi situasi yang memanas ini, Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menegaskan bahwa audit yang dilakukan oleh Inspektorat bukan bertujuan untuk menjatuhkan kepala desa. Sebaliknya, audit ini merupakan upaya krusial untuk menyajikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. “Mengaudit bukan untuk mencelakakan kepala desa, tetapi untuk memberikan informasi berimbang,” ujar Putri Karlina dalam sebuah unggahan di akun Instagram resminya pada Sabtu malam (3/1/2026).
Ia menambahkan bahwa jika pembangunan di desa berjalan sesuai rencana dan dana desa telah tersalurkan sebagaimana mestinya, maka kepala desa seharusnya tidak perlu merasa terancam dengan adanya audit. Putri Karlina berkomitmen untuk membuka aliran dana desa secara transparan, terutama kepada pihak-pihak yang mempertanyakan kelangsungan pembangunan. “Kita harus memberikan informasi ke mana sih dana desa yang dikeluhkan katanya enggak ada pembangunan itu,” jelasnya. Hasil audit Inspektorat nantinya akan dipublikasikan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi pembangunan dan alokasi dana desa.
Evaluasi Kepemimpinan: Pentingnya Belajar dari Kesalahan
Lebih dari sekadar audit keuangan, kasus ini juga menjadi momentum bagi Wakil Bupati Garut untuk menekankan pentingnya evaluasi diri bagi para pejabat publik. Putri Karlina secara terbuka mengakui bahwa ia sendiri pernah melakukan kesalahan serupa di masa lalu, yaitu ketika ia sempat terpancing emosi dan berbicara dengan nada tinggi kepada warga yang mengkritiknya secara langsung.
“Aku ini pernah punya pengalaman jatuh di lubang yang salah ketika aku marah-marahin orang yang seharusnya aku enggak marahin,” ungkapnya. Ia menyayangkan terulangnya kembali insiden intimidasi yang melibatkan kepala desa, terutama setelah kasus serupa pernah menjadi sorotan publik. “Loh kok yang sekarang bisa kejadian lagi? Enggak lihat HP apa gimana? Kalau kamu berbuat hal yang salah terus viral tuh ribet banget. Salah juga, mengintimidasi itu udah pasti salah,” tegasnya.
Putri Karlina berharap agar para perangkat pemerintahan, termasuk kepala desa yang bersangkutan, dapat belajar dari pengalaman pahit ini. Ia menekankan bahwa menyelesaikan masalah dengan emosi bukanlah solusi yang efektif. Sebaliknya, para pemimpin harus siap menerima kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari konsekuensi jabatan.
“Ya, namanya memilih untuk menjadi pimpinan pasti akan berhadapan dengan kritik, orang yang enggak suka dan tidak setuju terhadap apa yang kita lakukan. Itu risiko dan itu harus diterima,” ujar Putri Karlina. Ia mengimbau agar para pejabat bersikap legowo, terbuka, dan bersedia mengakui jika masih ada kekurangan dalam kepemimpinan mereka.
Menerima Kritik: Kunci Kepemimpinan yang Responsif
Wakil Bupati Garut juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang senantiasa memberikan kritik dan masukan, baik melalui media sosial maupun kanal komunikasi lainnya. “Untuk masyarakat, terima kasih sudah selalu memberikan masukan dalam bentuk apa pun. Misalnya dalam bentuk konten, DM (Direct Message), atau kanal-kanal lainnya,” katanya. Ia menegaskan bahwa ia selalu menerima segala bentuk umpan balik yang disampaikan oleh masyarakat.
Putri Karlina juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atas perhatiannya terhadap kasus yang viral tersebut. Ia memastikan bahwa penanganan lebih lanjut akan dilakukan di tingkat kabupaten.
Kronologi Lengkap Intimidasi di Panggalih
Peristiwa intimidasi yang menimpa Holis Muhlisin bermula pada tanggal 27 Oktober 2025. Holis menjelaskan bahwa ia awalnya berniat bertemu dengan seseorang untuk membahas urusan akun Facebook di wilayah desanya. Namun, pertemuan tersebut ternyata berujung di halaman rumah kepala desa di Kampung Pasircamat.
Meskipun urusan terkait akun Facebook telah selesai, Holis tiba-tiba diintimidasi oleh empat orang yang merupakan keluarga kepala desa: istri, anak, menantu, dan keponakan kepala desa. Holis mengaku mengalami kekerasan fisik berupa cekikan di leher dan pukulan di punggung. Ia memutuskan untuk mengunggah video kejadian tersebut ke Facebook dengan tujuan demi kemajuan desa.
Dalam video yang direkam oleh temannya, Holis terlihat hanya bisa terdiam saat dimaki-maki dan dihina oleh beberapa anggota keluarga kepala desa. Sebelumnya, pada tanggal 14 Oktober, Holis juga sempat dipanggil oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Panggalih untuk mengklarifikasi unggahannya di Facebook mengenai jalan rusak. Saat itu, BPD mengingatkan agar kritik disampaikan secara santun dan tidak menyebutkan nama desa. Holis mengaku sempat ragu untuk mengunggah video tersebut, namun teringat pesan Gubernur agar mengunggah pembangunan di desa. Hingga berita ini diturunkan, BPD Panggalih belum memberikan respons terhadap upaya konfirmasi yang dilakukan.
Discussion about this post