– Penyediaan hunian sementara (Huntara) bagi korban bencana alam menampakkan perbedaan spesifikasi teknis dan fasilitas penunjang, seperti pembangunan Huntara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan Huntara bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Spesifikasi dan Fasilitas Huntara di Aceh Tamiang
Di Desa Upah, Kabupaten Aceh Tamiang, pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membangun unit Huntara dengan model mandiri berukuran 4,5 meter x 4,5 meter. Pasalnya, saat meninjau lokasi tersebut pada 1 Januari 2026, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya standar kelayakan hunian bagi para pengungsi.
“Hunian sementara ini harus benar-benar layak, aman, dan manusiawi, karena di sinilah masyarakat akan tinggal sambil menunggu hunian tetap,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari BPMI Setpres.
Lebih lanjut, Presiden menekankan komitmen penuh pemerintah dalam menangani pemulihan pascabencana bagi warga terdampak. “Kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar untuk mengatasi ini,” imbuh Presiden Prabowo.
Setiap unit di Aceh Tamiang ini sudah siap huni karena dilengkapi dua tempat tidur, lemari plastik, hingga kipas angin. Lantaran mengutamakan kenyamanan, setiap lantai unit bahkan telah dilapisi karpet berwarna hijau.
Pada bagian eksterior, lingkungan tampak asri dengan adanya penataan pot bunga di depan setiap rumah. Kawasan ini juga didukung sarana publik berupa klinik kesehatan, area bermain anak, hingga akses internet WiFi gratis.
Kondisi Huntara di Desa Konga, Flores Timur
Kondisi tersebut tampak berbeda dengan pembangunan 425 unit Huntara di Desa Konga, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur. Di lokasi ini, hunian dibangun dengan sistem kopel berukuran 6 meter x 18 meter yang menggunakan rangka aluminium, dinding triplek, serta atap seng. Berbeda dengan model di Aceh, satu unit kopel di Desa Konga disekat menjadi lima ruang kamar untuk lima keluarga sekaligus.
Berdasarkan keterangan warga penghuni, terdapat perbedaan mencolok pada kondisi unit saat pertama kali diserahterimakan. Kendati di Aceh unit sudah dilengkapi perabot dan estetika lingkungan sesuai standar kelayakan yang ditekankan Presiden, warga di Desa Konga justru menerima unit dalam kondisi ruangan kosong tanpa fasilitas pendukung di dalamnya.
Keterbatasan Daya Listrik dan Masalah Drainase
Faktor kelistrikan menjadi salah satu aspek yang paling disoroti oleh warga di Flores Timur. Saat ini, satu unit kopel yang dihuni oleh lima keluarga hanya didukung oleh satu meteran listrik dengan kapasitas daya 900 Watt. Akibatnya, arus listrik seringkali tidak stabil saat warga menggunakan peralatan rumah tangga secara bersamaan.
Willson Corebima, salah satu penghuni Huntara di Desa Konga, menyampaikan data lapangan terkait kondisi tersebut.
“Faktanya bangunan ini masih perlu banyak pembenahan. Satu kopel terdiri dari 5 kamar untuk 5 KK, namun hanya disediakan 1 meteran saja untuk setiap kopel dengan daya 900 Watt. Penggunaan kulkas dan rice cooker jelas arusnya drop. Selain itu, saat kami masuk, unit ini benar-benar hanya ruangan kosong,” ujarnya.
Selain persoalan energi, aspek fisik bangunan terkait ketahanan terhadap cuaca juga menjadi catatan warga. Pasalnya, sistem drainase yang belum optimal menyebabkan air hujan merembes masuk ke dalam ruang hunian yang beralaskan cor semen.
Petrus Paru, warga terdampak lainnya, memberikan keterangan mengenai kendala teknis tersebut. “Saat musim hujan, banjir merembes masuk ke rumah. Kami terpaksa membenahi sendiri lantai kamar, dapur, dan kamar mandi agar layak,” tuturnya.***
Discussion about this post