Nama Terkantongi: Bupati Jombang Pastikan Jabatan Kosong Terisi 2026

Perombakan Birokrasi Jombang: Mutasi Pejabat Awal 2026, Evaluasi Kinerja Jadi Kunci

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur, telah menggarisbawahi rencana strategis untuk melakukan perombakan besar-besaran pada jajaran pejabatnya di awal tahun 2026. Langkah ini, yang dikonfirmasi oleh Bupati Jombang Warsubi, merupakan bagian integral dari upaya penyegaran birokrasi dan pengisian jabatan-jabatan strategis yang saat ini masih mengalami kekosongan. Keputusan ini didasari oleh hasil evaluasi kinerja para pejabat yang telah dilaksanakan secara komprehensif dalam beberapa waktu terakhir.

Bupati Warsubi secara tegas menyatakan bahwa rencana mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Jombang merupakan tindak lanjut langsung dari evaluasi kinerja yang telah dilakukan. Menurutnya, temuan dari evaluasi tersebut menjadi landasan utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penataan kepegawaian dan mengisi posisi-posisi yang belum terisi. “Insyaallah pengisian jabatan yang kosong tidak lama lagi. Saat ini prosesnya masih tahap evaluasi,” ujar Bupati Warsubi pada Senin, 12 Januari 2026.

Lebih lanjut, Bupati Warsubi mengungkapkan bahwa dari hasil evaluasi kinerja tersebut, telah muncul sejumlah nama pejabat yang dinilai memiliki potensi dan peluang untuk mengalami pergeseran jabatan. Namun demikian, pelaksanaan mutasi ini masih akan menunggu momentum yang dianggap paling tepat, yaitu setelah memasuki tahun baru 2026. “Nama-nama sudah mengerucut, tinggal menunggu waktu pelaksanaan,” tambahnya, menandakan bahwa proses seleksi dan penentuan kandidat telah mencapai tahap akhir.

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jombang: Tren Positif dan Penurunan Angka Kemiskinan

Meskipun belum memberikan rincian spesifik mengenai pejabat mana saja yang akan terkena mutasi, Bupati Warsubi memberikan apresiasi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jombang secara umum. Ia menilai bahwa kinerja OPD saat ini menunjukkan tren yang sangat positif, yang tercermin dari berbagai capaian indikator makro pembangunan daerah.

Salah satu indikator yang paling menonjol adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi secara khusus menyoroti keberhasilan Pemkab Jombang dalam menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen. “Secara keseluruhan kinerja OPD cukup baik. Kemiskinan ekstrem sudah tidak ada, angka kemiskinan turun, dan pengangguran juga menurun signifikan,” jelasnya, sembari menekankan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran OPD.

Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran ini merupakan bukti nyata dari efektivitas program-program pembangunan yang telah digulirkan oleh Pemkab Jombang. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh OPD telah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Jombang.

Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat: Menjaga Stabilitas dan Memperkuat Struktur Organisasi

Sebelum rencana mutasi besar-besaran di awal 2026, Pemkab Jombang telah menunjukkan langkah-langkah proaktif dalam penataan kepegawaian. Pada Selasa, 31 Desember 2025, Bupati Warsubi telah mengukuhkan tiga pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah mengabdi selama lima tahun. Ketiga pejabat tersebut adalah:

• Masduqi Zakaria: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Jombang.
• Purwanto: Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
• M. Nashrulloh: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang.

Pengukuhan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, khususnya Pasal 133. Pasal ini mengatur mengenai masa jabatan pimpinan tinggi pratama beserta perpanjangannya, yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Warsubi juga melantik Hartono sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) Jombang. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bupati Jombang Nomor 119 Tahun 2023.

Melalui serangkaian pengukuhan dan pelantikan ini, Pemkab Jombang menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga stabilitas dalam roda birokrasi, tetapi juga secara aktif melakukan pembaruan struktur organisasi. Upaya ini dilakukan sebagai respons strategis untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah yang terus berkembang di masa depan, serta untuk memastikan bahwa jajaran aparatur sipil negara siap menjawab tuntutan zaman.