BATAM – Aktivitas penyedotan pasir laut di kawasan Pelabuhan Nongsa Pura, Kota Batam, terlihat’ janggal . Aktivis sosial Yusril Koto menilai kegiatan tersebut diduga kuat dilakukan tanpa mengantongi izin resmi dan sarat kepentingan bisnis, lantaran pasir hasil sedotan disebut-sebut diperjualbelikan.
Yusril mengungkapkan, aktivitas sedot pasir masih berlangsung di bawah Jembatan Pelabuhan Nongsa Pura. Mesin penyedot pasir terlihat beroperasi di tengah perairan, dengan selang dialirkan ke darat. Namun, lumpur sisa sedotan justru dibuang kembali ke laut, menyebabkan perairan di sekitar kawasan pelabuhan tampak keruh.
“Ini jelas menimbulkan dugaan pencemaran lingkungan laut. Aktivitas seperti ini seharusnya tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi di kawasan pelabuhan,” ujar Yusril, Selasa 20/01/26.
Menurutnya, pihak pelaksana berdalih bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk kepentingan pendalaman alur pelayaran di sekitar pelabuhan. Namun, Yusril menilai, di lapangan tidak terlihat karakteristik pekerjaan pendalaman alur yang sah dan transparan.
“Kalau benar pendalaman alur, izinnya harus jelas, titik pengerukannya jelas, dan pengelolaan material hasil sedotannya juga harus jelas. Fakta di lapangan, pasir justru diangkut dan diduga dijual,” tegasnya.
Yusril menilai, praktik ini berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah laut. Selain mengancam ekosistem perairan, penyedotan pasir tanpa izin dinilai membuka ruang penjarahan sumber daya alam dengan kedok proyek pelabuhan.
Secara hukum, aktivitas penyedotan pasir laut wajib mengantongi sejumlah perizinan, mulai dari izin lingkungan, rekomendasi instansi teknis, hingga persetujuan otoritas pelabuhan dan pemerintah terkait. Tanpa dokumen tersebut, kegiatan sedot pasir dapat dikategorikan sebagai aktivitas ilegal.
Lebih lanjut, Yusril mendesak aparat penegak hukum dan instansi pengawas kelautan untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk menelusuri alur distribusi pasir hasil sedotan yang diduga telah dijual negara Singapura.
“Jangan sampai dalih pendalaman alur hanya menjadi tameng untuk praktik bisnis pasir laut ilegal,” ujarnya.
Sementara itu, Ibrahim, pihak terkait selaku pengelola Pelabuhan Nongsa Pura, memberikan klarifikasi. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk mengatasi endapan lumpur yang terbawa dari alur sungai ke depan jalur keluar-masuk kapal feri.
“Nongsa Pura Ferry Terminal ini terdampak limbah lumpur dari alur sungai. Di dalam sungai ada aktivitas pencucian tanah merah, sehingga lumpurnya melimpah dan turun ke alur feri. Kalau tidak disedot, kapal feri yang keluar-masuk bisa kandas dan tidak bisa beroperasi,” jelas Ibrahim.
Ia menambahkan, tongkang yang terlihat di sekitar jembatan belum melakukan penyedotan pasir, melainkan baru tahap pemasangan pipa. Menurutnya, jika mesin telah siap, tongkang akan bergerak ke depan jetty Nongsa Pura untuk menyedot lumpur.
“Setahu saya, pekerjaannya seperti itu. Tongkang belum bekerja, baru seting pipa,” pungkasnya.
Discussion about this post