Gelombang Aspirasi di Riau: Warga Rohingya Menuntut Keadilan, Tenaga Medis RSUD Bangkinang Meradang
Provinsi Riau kembali menjadi sorotan dengan dua isu yang mengemuka dalam 24 jam terakhir, menyentuh aspek kemanusiaan dan kesejahteraan tenaga profesional. Ratusan warga Rohingya yang kini berdomisili di Pekanbaru menggelar aksi demonstrasi menuntut pemenuhan kebutuhan hidup yang kian menipis, sementara seorang dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang, Kabupaten Kampar, menyuarakan keluh kesahnya terkait pemotongan insentif yang drastis.
1. Warga Rohingya Pekanbaru Unjuk Rasa: Kemanusiaan Terancam, Bantuan Menipis
Pada hari Senin, 19 Januari 2026, suasana di sekitar kantor International Organization for Migration (IOM) di Jalan M. Jamil, Pekanbaru, diwarnai oleh kehadiran ratusan warga Rohingya. Mereka berkumpul dengan membawa spanduk sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan keprihatinan mendalam. Massa aksi ini terdiri dari keluarga-keluarga Rohingya yang saat ini berstatus sebagai imigran di Pekanbaru.
Desakan kebutuhan hidup yang semakin mendesak menjadi pemicu utama aksi ini. Para pengungsi tersebut menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan yang seharusnya mereka terima dari IOM, yang telah menjadi wadah mereka sejak tahun 2023, semakin berkurang secara signifikan. Situasi ini dikabarkan telah meluas hingga mencakup akses terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar tempat tinggal.
Muhammad Shobi, salah seorang perwakilan warga Rohingya, mengungkapkan keprihatinannya kepada publik. Ia memaparkan betapa sulitnya mereka untuk bertahan hidup sehari-hari. “Bagaimana kami hidup. Kebutuhan makan, susu anak sampai kesehatan di rumah sakit tidak lagi mencukupi uang yang diberikan,” ujarnya dengan nada prihatin. Ia menambahkan bahwa IOM tidak lagi memfasilitasi tempat tinggal yang layak bagi mereka. Akibatnya, bantuan yang diterima harus dialokasikan untuk biaya sewa rumah.
“Kontrak rumah saja sudah Rp 800 sampai 900 ribu per bulan. Belum lagi untuk biaya kesehatan dan susu anak. Sementara bantuan yang diberikan hanya Rp 2.350.000 rupiah. Itu sama sekali tidak memadai,” keluhnya. Besaran bantuan yang diterima, menurutnya, tidak mampu menutupi biaya hidup dasar seperti sewa rumah, kebutuhan pangan, susu anak, dan akses kesehatan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai keberlangsungan hidup dan kesejahteraan komunitas Rohingya di Pekanbaru.
2. Jeritan Dokter IGD RSUD Bangkinang: Insentif Dipangkas Drastis, Kesejahteraan Terancam
Di sisi lain, jagat maya dihebohkan dengan curahan hati seorang dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau. Melalui unggahan di akun Instagram @medicstory.id pada Selasa, 13 Januari 2026, sang dokter yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ini membeberkan kondisi yang dinilainya tidak adil dan merugikan.
Dalam pernyataannya, dokter tersebut merinci beberapa poin krusial yang menjadi sumber kekecewaannya:
-
Pemotongan Insentif Daerah yang Signifikan:
Insentif daerah yang sebelumnya diterima sebesar Rp 5,6 juta per bulan, kini dipangkas drastis menjadi hanya Rp 850 ribu. Alasan yang diberikan adalah efisiensi anggaran. Ironisnya, pemotongan ini terjadi di tengah peningkatan jumlah pasien dan beban kerja di IGD. Sang dokter mempertanyakan efisiensi yang dilakukan oleh para pejabat manajemen, merasa bahwa pemotongan tersebut tidak proporsional dan memberatkan tenaga medis. -
Tertundanya Jasa Medis:
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa jasa medis belum cair sejak Maret 2025 hingga saat ini. Pihak manajemen beralasan bahwa dana tersebut digunakan untuk membayar hutang obat dan bahan habis pakai. Hal ini dianggap tidak masuk akal, mengingat anggaran untuk obat dan bahan habis pakai seharusnya sudah terpisah. -
Penghapusan Uang Jaga Malam:
Poin ketiga yang tak kalah memilukan adalah penghapusan uang jaga malam untuk tahun ini. Hal ini berdampak langsung pada pengurangan jumlah shift yang harus dijalani oleh para dokter jaga, padahal beban kerja di IGD semakin meningkat.
Menanggapi viralnya isu ini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kampar, dr. Ari Wirasto, M.H., CMC., menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dan memberikan tanggapan. Ia mengakui adanya dinamika kebijakan keuangan pemerintah, termasuk upaya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berimbas hingga ke daerah.
“IDI Cabang Kampar memandang hal ini sebagai isu yang perlu disikapi secara bijaksana, dialogis, dan komprehensif,” ujar dr. Ari Wirasto pada Minggu, 18 Januari 2026. Ia memahami bahwa kebijakan efisiensi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal. Namun, ia menekankan bahwa sektor kesehatan memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor lainnya.
“Dokter dan tenaga kesehatan bekerja dengan beban kerja yang tinggi, tanggung jawab profesional yang besar, serta risiko medis dan tuntutan hukum yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya. Penyesuaian insentif bagi dokter PPPK di RSUD Bangkinang ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga medis, terutama terkait keberlangsungan kesejahteraan dan motivasi kerja mereka. Kekhawatiran ini, menurutnya, patut dipahami sebagai bentuk kepedulian tenaga medis terhadap keberlanjutan mutu pelayanan kesehatan yang mereka berikan kepada masyarakat.
Dr. Ari Wirasto meyakini bahwa manajemen RSUD Bangkinang dan Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kualitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, IDI Kampar berharap agar setiap kebijakan yang diambil dapat melalui proses komunikasi yang terbuka, pertimbangan yang matang, serta memperhatikan aspek keadilan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Discussion about this post