– Serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela berujung pada penangkapan Presiden di negara itu, Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores pada Sabtu (3/1/2026).
Keduanya ditangkap pada saat berada di rumah militer Fort Tiuna lalu dibawa dengan kapal perang AS menuju ke wilayah utara New York untuk menghadapi tuntutan hukum atas dakwaan Departemen Kehakiman.
Pemimpin negara yang kaya akan minyak itu dituduh terlibat dalam tindak terorisme narkoba.
Presiden AS, Donald Trump kali pertama mengumumkan perkembangan penangkapan presiden Venezuela melalui platform miliknya, Truth Social.
Lalu, pada saat konferensi pers, dia memuji pasukan AS dan kebijakan luar negeri pemerintahannya.
“Tidak ada negara di dunia yang dapat mencapai apa yang telah dicapai Amerika kemarin atau, terus terang, dalam waktu singkat,” katanya, dilansir dari CBC.
Trump menambahkan bahwa setelah serangan ini, AS akan memimpin Venezuela sampai transisi yang tepat dapat terjadi.
Dia mengklaim bahwa AS siap meskipun belum ada tanda-tanda langsung bawa AS akan menjalankan negara tersebut.
Belum jelas pula bagaimana Trump berencana untuk memimpin dan mengelola Venezuela.
Lantas, bagaimana sikap pemimpin dunia terkait penangkapan presiden Venezuela kemarin?
Respons pemimpin dunia saat presiden Venezuela ditangkap
Sejumlah pemimpin di seluruh dunia menanggapi berita penangkapan presiden Venezuela oleh AS.
Beberapa hanya menanggapi secara diplomatis dengan mengatakan bahwa mereka akan memantau situasi serta mendesak AS untuk menghormati supremasi hukum.
Namun, ada pula pemimpin yang mengecam keras tindakan AS dan menyebut bahwa hal itu tidak bisa diterima.
Berikut ini sikap sejumlah pemimpin negara terkait serangan AS dan penangkapan presiden Venezuela:
1. Pemimpin di Amerika Latin
Para pejabat di berbagai negara di Amerika Latin dengan cepat merespons tindakan Trump ke Venezuela.
Beberapa menyatakan dukungan, khususnya negara-negara sayap kanan.
Sementara itu, negara yang dipimpin oleh pemerintahan sayap kiri mengecam dengan keras,
Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva misalnya, melalui akun pribadinya di X, dia mengecam keras tindakan Trump.
“Pemboman di wilayah Venezuela dan penangkapan presidennya telah melampaui batas yang tidak dapat diterima,” tulisnya, dikutip dari CBC.
“Tindakan-tindakan ini merupakan penghinaan serius terhadap kedaulatan Venezuela dan presiden yang sangat berbahaya bagi seluruh komunitas internasional,” imbuh presiden Brasil.
Luiz Inacio juga dengan terang-terangan mengatakan bahwa tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
Sikap yang sama juga disampaikan oleh pemerintahan Meksiko, Chili, Kuba, dan Uruguay. Mereka dengan tegas tidak mendukung intervensi militer asing.
Sementara itu, negara-negara pendukung Trump, seperti Argentina, Peru, dan Ekuador mengungkapkan respons yang berbeda.
Presiden Argentina Javier Milei, sekutu sayap kanan Trump, menyuarakan dukungannya terhadap serangan AS.
“LA LIBERTAD AVANZA. V IVA LA LIBERTAD CARAJO,” tulisnya di X, yang diterjemahkan menjadi kebebasan bergerak maju. Hidup kebebasan!
Dukungan yang sama juga disampaikan Panama. Hal itu diungkap Presiden Panama, Jose Raul Mulino, melalui akun X.
“Mengingat peristiwa yang terjadi pagi ini di Venezuela, pemerintah saya menegaskan kembali posisi kami yang mendukung pengadilan demokratis dan mendukung penerimaan keinginan sah rakyat Venezuela, sebagaimana diungkapkan secara tegas dalam pemilihan umum, di mana Edmundo Gonzalez terpilih,” tulisnya.
2. China
Kementerian Luar Negeri China menyatakan sangat terkejut dan mengutuk keras serangan AS ke negara Venezuela dan penangkapan presidennya.
“China dengan tegas menentang perilaku hegemonik AS tersebut, yang secara serius melanggar hukum internasional, melanggar kedaulatan Venezuela, dan mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin dan Karibia,” tulis kementerian tersebut, dikutip dari Al Jazeera.
China juga mendesak AS untuk mematuhi hukum internasional dan tujuan serta prinsip-prinsip Piagam PBB serta berhenti melanggar kedaulatan dan keamanan negara lain.
3. Iran
Melalui platform X, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menulis, “Yang penting adalah ketika seseorang menyadari bahwa musuh ingin memaksakan sesuatu pada pemerintah atau negaranya dengan klaim palsu, mereka harus berdiri teguh melawan musuh tersebut.”
“Kita tidak akan menyerah kepada mereka. Dengan mengandalkan Tuhan dan percaya pada dukungan rakyat, kita akan membuat musuh bertekuk lutut,” tambahnya.
Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa mereka mengutuk keras serangan militer AS terhadap Venezuela.
Negara itu menyebut bahwa tindakan AS merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan integritas wilayah negara tersebut.
4. Rusia
Senada dengan China dan Iran, Rusia juga dengan tegas mengutuk tindakan agresi bersenjata terhadap Venezuela.
Kementerian Luar Negeri Rusia mendorong pencegahan eskalasi lebih lanjut dan fokus terhadap pencarian jalan keluar atas situasi tersebut melalui dialog.
Venezuela harus dijamin haknya untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan militer yang merusak dari luar.”
“Kami menegaskan kembali solidaritas kami dengan rakyat Venezuela dan dukungan kami terhadap kebijakan kepemimpinan mereka dalam membela kepentingan nasional dan kedaulatan negara,” imbuhnya.
Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan Presiden Venezuela dan ibu negara.
Rusia menyebut, penangkapan tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan negara merdeka yang tidak bisa diterima.
5. Inggris
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan negaranya tidak terlibat dalam serangan AS ke Venezuela.
Dia mengatakan bahwa pihaknya akan berbicara dengan Trump untuk mengetahui fakta lengkap tentang apa yang terjadi.
“Saya ingin memastikan fakta-faktanya terlebih dahulu. Saya ingin berbicara dengan Presiden Trump. Saya ingin berbicara dengan sekutu. Saya dapat menegaskan dengan jelas bahwa kami tidak terlibat,” ucap Starmer.
Dia juga mengatakan bahwa selama ini Inggris terus menjunjung tinggi hukum internasional.
6. Uni Eropa
Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Kaja Kallas, mengatakan bahwa pihaknya telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan duta besar Uni Eropa di Caracas mengenai perkembangan terbaru di Venezuela.
“Uni Eropa telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi dan telah membela transisi damai. Dalam keadaan apa pun, prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus dihormati. Kami menyerukan pengekangan. Keselamatan warga negara Uni Eropa di negara tersebut adalah prioritas utama kami,” tulisnya dalam X.
7. Jerman
Dalam sebuah pernyataan kepada kantor berita AFP, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa mereka “memantau situasi di Venezuela dengan sangat cermat dan mengikuti laporan terbaru dengan penuh keprihatinan.”
“Kementerian Luar Negeri menjalin kontak erat dengan kedutaan di Caracas,” kata Berlin, seraya menambahkan bahwa tim krisis pemerintah sedang mengadakan pertemuan dan “berkoordinasi erat dengan para mitra kami.”
8. Italia
Perdana Menteri Giorgia Meloni mengatakan bahwa ia akan memantau dengan cermat situasi di Venezuela dan mengumpulkan informasi tentang warga negaranya yang berada di negara tersebut.
Meloni menambahkan bahwa ia terus berhubungan dengan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani.
Sekitar 160.000 warga Italia saat ini tinggal di Venezuela, sebagian besar memiliki kewarganegaraan ganda.
9. Perancis
Menteri Luar Negeri Jean-Noel Barrot mengatakan operasi AS di Venezuela telah merusak hukum internasional.
“Operasi militer yang menyebabkan penangkapan Nicolas Maduro melanggar prinsip tidak menggunakan kekerasan, yang mendasari hukum internasional. Perancis menegaskan kembali bahwa tidak ada solusi politik yang langgeng yang dapat dipaksakan dari luar dan bahwa hanya rakyat yang berdaulat sendiri yang dapat menentukan masa depan mereka,” tulisnya di X.
10. Indonesia
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan, Pemerintah Indonesia bakal memantau perkembangan di Venezuela untuk memastikan keselamatan warganya.
“Indonesia juga menyerukan kepada semua pihak terkait untuk memprioritaskan penyelesaian damai melalui de-eskalasi dan dialog, sambil memprioritaskan perlindungan warga sipil,” ucapnya.
“Indonesia menekankan pentingnya menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB,” imbuh Yvonne.
Discussion about this post