WARTA LOMBOK – Reaksi internasional bermunculan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke Venezuela dan mengklaim telah menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya.
Presiden AS Donald Trump menyebut operasi tersebut sebagai serangan berskala besar, memicu kekhawatiran global akan stabilitas kawasan Amerika Latin dan dampaknya terhadap keamanan internasional.
Turki menegaskan pentingnya menjaga stabilitas Venezuela serta keselamatan rakyatnya. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Ankara menyerukan semua pihak untuk menahan diri agar situasi tidak berkembang ke arah yang merugikan keamanan regional dan global. Turki juga menyatakan siap berkontribusi dalam penyelesaian krisis sesuai hukum internasional.
Di Amerika Serikat, Wali Kota New York Zohran Mamdani menyebut operasi tersebut sebagai “tindakan perang” dan upaya perubahan rezim secara sepihak.
Ia mengaku telah menghubungi langsung Presiden Trump untuk menyampaikan penolakannya, dengan menilai serangan terhadap negara berdaulat tanpa mandat internasional melanggar hukum federal dan hukum internasional.
China mengecam keras langkah Washington dan menyebutnya sebagai tindakan hegemonik yang melanggar kedaulatan Venezuela.
Beijing mendesak AS mematuhi Piagam PBB serta menghentikan penggunaan kekuatan militer, seraya memperingatkan bahwa tindakan tersebut mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Sikap serupa disampaikan Rusia dan Iran. Moskow menegaskan solidaritasnya terhadap pemerintah Venezuela dan menyebut serangan tersebut sebagai agresi bersenjata.
Iran menilai tindakan AS sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip dasar hukum internasional dan menegaskan hak Venezuela untuk mempertahankan kedaulatan serta menentukan nasibnya sendiri.
Uni Eropa menyerukan de-eskalasi dan penghormatan terhadap hukum internasional di tengah situasi yang memanas.
Kepala kebijakan luar negeri UE, Kaja Kallas, menegaskan bahwa keselamatan warga sipil dan warga negara Uni Eropa di Venezuela menjadi prioritas utama, sembari menekankan pentingnya solusi damai.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa transisi politik di Venezuela harus berlangsung secara damai dan demokratis, meskipun ia menilai kepemimpinan Maduro telah merusak kebebasan fundamental rakyatnya.
Namun, sejumlah negara Eropa lain menekankan bahwa penggunaan kekuatan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB berpotensi menciptakan preseden berbahaya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan dampak regional yang mengkhawatirkan akibat intervensi tersebut.
PBB menegaskan bahwa perlindungan warga sipil harus menjadi prioritas utama dan semua pihak wajib mematuhi Piagam PBB serta hukum hak asasi manusia internasional, sebagaimana dilaporkan berdasarkan sumber Al Jazeera.***
Discussion about this post