AS dan Ekspansi: Jejak ke Greenland?

Sejarah Ekspansi Amerika Serikat: Dari Pembelian Hingga Aneksasi Wilayah

Komentar Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai kemungkinan pembelian Greenland dari Denmark telah memicu diskusi tentang ambisi ekspansi teritorial Negeri Paman Sam. Wacana ini mengingatkan kembali pada sejarah panjang Amerika Serikat dalam memperluas wilayahnya, sebuah praktik yang telah membentuk lanskap geografis dan politik negara tersebut sejak didirikan. Sejak awal berdirinya, Amerika Serikat telah menunjukkan kecenderungan untuk berkembang, baik melalui cara damai seperti pembelian maupun melalui konflik bersenjata.

Sejarawan kerap mengaitkan kebijakan ekspansionis Amerika Serikat dengan prinsip-prinsip yang tertanam dalam Doktrin Monroe yang pertama kali diumumkan pada tahun 1823. Doktrin ini, yang pada intinya menyatakan bahwa benua Amerika tidak lagi terbuka untuk kolonisasi Eropa, seringkali menjadi justifikasi untuk intervensi dan perluasan pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Dalam pandangan para sejarawan, motivasi di balik keinginan untuk menguasai wilayah seperti Greenland adalah untuk mencegahnya jatuh ke tangan kekuatan lain, sebuah strategi yang telah berulang kali diterapkan dalam sejarah Amerika.

Proses ekspansi teritorial Amerika Serikat dimulai tak lama setelah kemerdekaannya pada tahun 1776. Negara yang baru terbentuk ini secara agresif memperluas batas wilayahnya. Metode yang digunakan bervariasi, mulai dari perang untuk menundukkan penduduk asli dan mengusir pemukim Eropa lainnya, hingga negosiasi dan perjanjian pembelian dengan negara-negara berdaulat. Pembelian wilayah menjadi salah satu strategi utama yang memungkinkan Amerika Serikat untuk tumbuh menjadi negara raksasa seperti sekarang ini.

Berikut adalah beberapa episode penting dalam sejarah Amerika Serikat yang menunjukkan praktik pembelian wilayah:

Pembelian Louisiana (1803): Lompatan Besar Pertama

Keputusan Presiden Thomas Jefferson untuk membeli wilayah Louisiana dari Prancis pada tahun 1803 merupakan tonggak sejarah dalam ekspansi Amerika Serikat. Pada masa itu, Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis, telah mengubur mimpinya untuk membangun kekaisaran di luar Prancis, sebagian dipicu oleh pemberontakan budak di Haiti. Dalam kondisi ini, Napoleon bersedia menjual wilayah Louisiana yang sangat luas kepada Republik Amerika Serikat yang masih muda.

Louisiana pada waktu itu memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih besar daripada negara bagian Louisiana modern. Presiden Thomas Jefferson melihat perluasan ke arah barat ini sebagai kunci masa depan negara. Keinginannya adalah untuk mengamankan kendali atas Lembah Mississippi dan pelabuhan strategis New Orleans, sekaligus menghilangkan potensi ancaman intervensi Prancis di wilayah tersebut.

Pada bulan November 1803, Louisiana secara resmi menjadi bagian dari Amerika Serikat. Transaksi pembelian ini bernilai 15 juta dolar Amerika Serikat, yang setara dengan perkiraan Rp251 miliar dengan kurs saat ini. Akuisisi ini secara dramatis menambah lebih dari dua juta kilometer persegi wilayah Amerika Serikat, menggandakan ukuran negara tersebut dalam semalam.

Penyerahan Wilayah Meksiko (1848): Perang dan Pembelian di Bawah Ancaman

Pada tahun 1840-an, sebagian besar masyarakat Amerika Serikat memiliki keyakinan kuat akan “takdir nyata” mereka untuk berekspansi ke barat hingga mencapai Samudra Pasifik. Ambisi ini akhirnya terwujud melalui konflik dengan Meksiko.

Salah satu tokoh yang paling gigih mendorong ekspansi ini adalah Presiden James Knox Polk. Pemerintahannya mewarisi perselisihan dengan Meksiko terkait wilayah Texas. Pada tahun 1846, setelah serangkaian bentrokan antara pasukan Amerika dan Meksiko di perbatasan, Polk meminta Kongres untuk menyatakan perang terhadap Meksiko. Namun, akar konflik ini lebih dalam dari sekadar perselisihan perbatasan.

Sejarawan Jay Sexton menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki minat kuat pada California, yang pada saat itu merupakan bagian dari Meksiko dan salah satu wilayah paling dinamis secara ekonomi di Amerika. California memiliki pelabuhan air dalam yang sangat berharga untuk memfasilitasi perdagangan dengan Asia. Namun, Meksiko tidak pernah bersedia menjual California dan terus mengklaim kedaulatannya atas wilayah tersebut.

Perang antara kedua negara berakhir dengan kemenangan telak Amerika Serikat. Perjanjian Guadalupe-Hidalgo yang ditandatangani pada Februari 1848 mengakhiri konflik tersebut. Melalui perjanjian ini, Amerika Serikat memperoleh kedaulatan atas Texas, California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah, serta sebagian dari Colorado, Wyoming, Kansas, dan Oklahoma.

Meskipun Amerika Serikat membayar 15 juta dolar AS (sekitar Rp251 miliar), Sexton menekankan bahwa Meksiko tidak akan pernah secara sukarela menyerahkan wilayah tersebut jika mereka tidak kalah perang. “Ini adalah penjualan di bawah todongan senjata,” tegasnya. Meksiko kehilangan lebih dari setengah wilayahnya, sebuah kekalahan yang meninggalkan trauma nasional yang mendalam.

Penjualan La Mesilla (1853): Memuluskan Jalur Kereta Api

Beberapa tahun setelah Perang Meksiko-Amerika, pada tahun 1853, Meksiko dan Amerika Serikat menyepakati penjualan sebagian kecil wilayah Meksiko di selatan Arizona dan New Mexico saat ini. Kesepakatan ini dikenal di Meksiko sebagai Venta de la Mesilla, dan di Amerika Serikat sebagai Pembelian Gadsden.

Pembelian wilayah ini didorong oleh keinginan Amerika Serikat untuk membangun jalur kereta api transkontinental, serta kesulitan ekonomi yang dihadapi pemerintah Meksiko. Meksiko akhirnya menerima 10 juta dolar AS (sekitar Rp120 miliar dengan kurs saat ini) untuk wilayah tersebut.

Menurut Sexton, para pemilik budak di negara bagian selatan Amerika Serikat menginginkan jalur kereta api yang mencapai Pasifik. Mereka khawatir rute tersebut akan melewati Pegunungan Rocky di wilayah utara, yang justru akan menguntungkan negara bagian yang menentang perbudakan. Oleh karena itu, mereka mendorong pembangunan jalur kereta api yang mengarah ke New Orleans.

Pembelian Alaska dari Rusia (1867): Pandangan Strategis yang Terbukti

Pada tahun 1867, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, William Seward, menunjukkan tekad yang kuat untuk membeli Alaska dari Kekaisaran Rusia di bawah Tsar Alexander II. Banyak yang pada awalnya tidak memahami keputusan ini. Seward percaya bahwa Alaska memiliki nilai strategis yang besar, terutama dalam mencegah intervensi Inggris di Amerika Utara. Selain itu, Alaska juga menawarkan akses ke sumber daya perikanan yang melimpah di Pasifik.

Rusia, pada saat itu di bawah kekuasaan Tsar, merasa telah melepaskan wilayah Alaska yang dianggap “bernilai kecil”. Bagi mereka, mengelola Alaska sangat mahal dan wilayah tersebut rentan terhadap serangan dari Inggris Raya, rival utama mereka.

Meskipun pembelian ini menuai kontroversi dan bahkan disebut sebagai “kebodohan Seward” oleh surat kabar pada masa itu, Kongres Amerika Serikat akhirnya meratifikasi perjanjian pembelian tersebut. Alaska secara resmi menjadi bagian dari Amerika Serikat. Dekade kemudian, penemuan emas dan cadangan minyak yang melimpah, serta peran strategisnya selama Perang Dingin, terbukti membenarkan visi William Seward.

Pembelian Kepulauan Virgin AS dari Denmark (1917): Kepentingan Strategis di Karibia

Pembelian Kepulauan Virgin Amerika Serikat dari Denmark pada tahun 1917 menandai episode terakhir dalam sejarah Amerika Serikat membeli sebuah wilayah. Ini adalah kesepakatan dengan negara yang sama yang kini dikabarkan enggan menjual Greenland. Kepulauan yang diperjualbelikan adalah Hindia Barat Denmark, sebuah gugusan pulau di Karibia yang telah menjadi incaran para ahli strategi Amerika Serikat sejak pertengahan abad ke-19.

William Seward sendiri pernah mencoba membeli kepulauan ini sebelumnya, namun upayanya gagal. Sejarawan Denmark, Hans Christian Berg, mencatat bahwa setelah Perang Saudara Amerika, AS mulai mempertimbangkan kembali kondisi strategis di Karibia. Namun, Menteri Luar Negeri Seward pada masa itu lebih memprioritaskan aneksasi Meksiko daripada ekspansi di Karibia.

Pelabuhan Saint Thomas di Kepulauan Virgin sangat menarik bagi para ahli strategi AS karena perlindungan alami yang ditawarkan oleh topografinya. Denmark telah lama mengeksploitasi kepulauan ini melalui perkebunan berbasis perbudakan, namun penurunan harga gula membuat mereka kehilangan minat untuk mempertahankannya.

Upaya pembelian pertama pada tahun 1867 tidak berhasil karena Kongres AS gagal meratifikasinya.

Pecahnya Perang Dunia I dan ancaman kapal selam U-boat Jerman secara signifikan menghidupkan kembali minat Amerika Serikat terhadap Kepulauan Virgin. Kekhawatiran muncul bahwa Jerman dapat menyerang Denmark dan merebut pelabuhan Saint Thomas. Astrid Andersen dari Institut Studi Internasional Denmark mengamati adanya kesamaan antara situasi ini dengan isu Greenland saat ini, di mana Amerika Serikat seolah menyatakan, “Anda menjualnya kepada kami, atau kami akan menyerangnya.”

Akhirnya, pada awal abad ke-20, Denmark dan Amerika Serikat menyetujui penjualan kepulauan tersebut senilai 25 juta dolar AS (Rp418 miliar dengan kurs saat ini). Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Amerika Serikat berjanji untuk tidak menentang Denmark dalam memperluas kepentingan politik dan ekonominya ke seluruh Greenland.