Paradoks Pers Sehat

Perjuangan Pers Indonesia: Di Antara Cita Mulia dan Realitas Ekonomi Digital

Hari Pers Nasional 2026 yang mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” sejatinya merefleksikan cita-cita luhur profesi jurnalisme dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, di balik tema yang mulia tersebut, terbentang realitas industri pers di Tanah Air yang justru tengah berjuang keras untuk bertahan. Kondisi ini terasa paradoks, terutama bagi pers di daerah-daerah yang menghadapi tantangan kian berat dalam setahun terakhir.

Era Digital dan Ancaman Kecerdasan Buatan

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap media. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi insan pers, baik secara global maupun nasional, adalah kemunculan berbagai platform kecerdasan buatan (AI). Media telah bertransformasi ke platform digital, yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat. Namun, kedaulatan konten tak lagi sepenuhnya berada di tangan ruang redaksi.

AI memungkinkan publik untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan tanpa harus mengunjungi situs web media tertentu. Konten yang disajikan AI tidak hanya berita aktual, tetapi juga konten yang disesuaikan dengan preferensi pembaca, dan semua itu dapat dihasilkan dengan cepat menggunakan alat bantu AI. Ironisnya, sumber informasi yang disajikan oleh AI seringkali berasal dari media arus utama. Hal ini berakibat pada menurunnya trafik pengunjung ke situs web media, yang pada gilirannya menggerus pendapatan dari iklan berbasis impresi (pageview). Pengguna dan pelanggan media berkurang, sementara pendapatan iklan programatik semakin kecil dan nilai tayangnya semakin murah.

Dampak Instruksi Presiden dan Pembatasan Anggaran Publikasi

Selain ketidakpastian ekonomi global, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang masih berlaku, diduga turut menjadi pemicu kesulitan industri pers. Instruksi tersebut menginstruksikan gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia untuk membatasi belanja kegiatan publikasi.

Instruksi ini direspons secara ketat oleh pemerintah daerah (pemda) dengan memangkas anggaran komunikasi publik. Bahkan, pemda yang mengalami pengurangan Dana Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dari pusat, semakin memperkecil alokasi belanja publikasi karena dianggap bukan belanja wajib (mandatory spending) maupun termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Akibatnya, industri pers di daerah seakan dipaksa berebut rezeki di lahan yang semakin sempit. Beberapa industri pers bahkan tidak mendapatkan alokasi sama sekali dari belanja publikasi pemda. Para pengelola industri pers kini menghadapi dilema berat, kesulitan menggaji karyawan, merumahkan wartawan, bahkan banyak surat kabar yang terpaksa gulung tikar karena tidak mampu menutupi biaya operasional.

Kondisi ini tidak hanya menimpa media dengan modal minim, tetapi juga industri pers yang telah mapan. Pengurangan pos belanja komunikasi publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat mereka goyah. Media-media independen yang dirintis dengan idealisme tinggi pun turut merasakan masa paceklik akibat berkurangnya anggaran kerja sama media dengan pemerintah daerah.

Keseimbangan Bisnis dan Idealisme

Seperti yang diungkapkan oleh pendiri Kompas-Gramedia, Jakob Oetama, media memiliki dua status klasik: sebagai bisnis dan idealisme. Keduanya tidak dapat dipisahkan untuk keberlangsungan hidup media. Idealisme saja tidak cukup untuk membiayai operasional dan menghidupi karyawan. Media membutuhkan iklan, pelanggan, kerja sama, dan sumber pendapatan lainnya.

Meskipun terdapat peran dari sektor swasta, BUMN/BUMD, NGO, yayasan, perguruan tinggi, partai politik, dan lembaga donor, ketergantungan pada anggaran pemerintah masih sulit dilepaskan. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan belanja publikasi pemerintah melalui Instruksi Presiden menjadi mimpi buruk bagi pelaku industri pers di Indonesia.

Harapan Kepada Pemerintah dan Pilar Keempat Demokrasi

Mimpi buruk ini telah berlangsung selama setahun terakhir tanpa solusi yang memadai. Hari Pers Nasional, yang telah diperingati selama 41 tahun, seakan belum cukup “sakti” untuk menyampaikan aspirasi industri pers kepada pemerintah.

Besar harapan agar Presiden Prabowo Subianto, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta gubernur, bupati, dan wali kota dapat bertindak lebih arif dan bijaksana terkait belanja kegiatan publikasi. Meskipun efisiensi anggaran penting di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemangkasan belanja publikasi hingga ke akarnya dapat berakibat fatal bagi dunia pers dan media massa.

Penting untuk diingat bahwa media adalah pilar keempat demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh filsuf Edmund Burke. Media bertugas mengawasi kinerja pemerintah dalam konsep Trias Politica. Berita yang disajikan media adalah denyut nadi demokrasi, yang memungkinkan pertukaran informasi yang simetris antara pemerintah dan publik.

Pemberdayaan Pers untuk Program Strategis Nasional

Pemerintah perlu memberdayakan pers dalam menyebarluaskan program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Sekolah Rakyat, serta hilirisasi ESDM dan pangan. Dengan bantuan pers, program-program ini dapat lebih cepat diketahui publik dan diawasi secara efektif, memastikan pelaksanaannya tidak sekadar memenuhi keinginan atasan (“asal bapak senang”).

Oleh karena itu, kebijakan efisiensi belanja publikasi pemerintah yang telah berjalan setahun terakhir perlu dievaluasi kembali. Evaluasi ini harus mempertimbangkan masa depan industri pers serta nasib para wartawan dan pekerjanya.

Pemerintah memiliki komitmen yang baik, terutama dalam Asta Cita Prabowo-Gibran yang menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas. Namun, komitmen ini perlu dibarengi dengan keberpihakan anggaran, bukan sekadar efisiensi.

Tantangan Liberalisasi Media dan Tanggung Jawab Etis

Instruksi Presiden terkait pembatasan belanja publikasi menjadi bahan evaluasi penting bagi industri pers. Sejak era reformasi, pers Indonesia telah menikmati kebebasan yang lebih luas berkat UU Pers No. 40/1999 dan UU Penyiaran No. 32/2002. Media tumbuh pesat, bahkan memungkinkan masuknya modal asing.

Namun, di balik kebebasan ini, terselip tantangan. Liberalisasi politik seringkali beriringan dengan liberalisasi ekonomi, yang dapat membuat media menjadi alat politik atau ekonomi bagi pemiliknya. Hal ini menjadi tantangan di tengah proses demokratisasi.

Mengutip Jakob Oetama kembali, media tidak bisa hanya memandang dirinya sebagai entitas bisnis semata. Ada tanggung jawab sosial kepada publik dan tanggung jawab terhadap profesi jurnalisme. Memandang media dari sisi bisnis tanpa memperhatikan kualitas jurnalisme dan kesejahteraan wartawan adalah tindakan yang tidak etis.

Menghadapi Era Informasi yang Kabur

Pada tataran ini, persoalan etis menjadi sangat krusial. Kode etik jurnalistik saja tidak cukup tanpa penerapan yang konsisten dalam praktik sehari-hari. Setiap media perlu memiliki kode perilaku yang jelas agar pemilik dan pekerja media memiliki pemahaman yang sama dalam mewujudkan cita-cita bersama, sehingga media tidak ditinggalkan oleh publik yang berhak atas informasi yang utuh dan beragam.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial semakin mengaburkan batas antara produk jurnalistik dan non-jurnalistik. Publik kerap kesulitan membedakan informasi yang benar dan salah, menciptakan apa yang disebut “blur” atau kekaburan informasi.

Dunia bergerak cepat, dan pers hari ini tidak bisa lagi menyajikan informasi yang dangkal. Kebutuhan pasar akan informasi mendalam yang dilengkapi analisis data perlu dipenuhi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip jurnalisme.

Penutup

Selamat Hari Pers Nasional. Semoga peringatan Hari Pers Nasional 2026 tidak menjadi sebuah paradoks, melainkan benar-benar mewujudkan semangat pers yang sehat, ekonomi yang berdaulat, dan bangsa yang kuat. Hidup pers nasional!