Wajah Batam news- Pengadilan Negeri Batam menggelar sidang lanjutan untuk 11 mantan anggota Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Barelang dan satu warga sipil terkait kasus penggelapan barang bukti narkotika sabu. Para terdakwa, termasuk mantan Kasat Narkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda, didakwa melakukan penyisihan barang bukti narkoba untuk kepentingan pribadi.
Dalam persidangan tersebut, majelis hakim yang dipimpin oleh Tiwik, dengan anggota Dauglas Napitupulu dan Andi Bayu, mendengarkan pembacaan surat dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan Kejaksaan Negeri Batam. JPU menyebut bahwa dugaan penggelapan barang bukti sabu ini terjadi dalam rentang waktu 15 Juni hingga 8 September 2024 di wilayah hukum Polresta Barelang, Batam.
Para terdakwa dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mati!.
Pada 19 Desember 2024, penyidik Polda Kepulauan Riau melimpahkan para tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Batam setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau pada 12 Desember 2024. Setelah pelimpahan, para tersangka ditahan di Rumah Tahanan Kelas IIA Batam selama 20 hari sambil menunggu persiapan berkas perkara untuk persidangan.
Dalam perkembangan terbaru, pada sidang lanjutan, Pengadilan Negeri Batam menghadirkan mantan Kapolresta Barelang, Tri Nugroho, sebagai saksi. Kehadiran Tri Nugroho diharapkan dapat memberikan keterangan yang memperjelas peran dan tanggung jawab para terdakwa dalam kasus ini.
Saat dikonfirmasi oleh media, Musrin,S.H.menjelaskan bahwa dalam proses hukum yang berjalan, mantan Kapolres Barelang menyampaikan keterangan sesuai dengan fakta yang ia ketahui. Menurutnya, untuk urusan penyisihan barang bukti sabu, mantan Kapolres tidak mengetahui hal tersebut.
“Keterangan beliau sangat objektif dalam memberikan penjelasan. Yang jelas, dalam konteks penyisihan barang bukti, beliau tidak mengetahui apa pun terkait hal itu,” ujar Musrin.
Sementara itu, Musrin menegaskan bahwa kliennya akan kooperatif dalam menjalani proses hukum yang berlaku. Ia juga berharap agar penyidikan berjalan transparan dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat asumsi yang belum terbukti.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran narkotika, namun justru terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. Proses persidangan yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Editor Iwan Fajar
