Amerika: Raksasa yang Merapuh, Posisi Indonesia

Mundurnya Supremasi Barat: Refleksi Kegagalan Perang dan Kebangkitan Kekuatan Identitas

Awal abad ke-21 menandai periode krusial dalam lanskap geopolitik global. Invasi ke Afghanistan yang dimulai pada tahun 2001 dan ke Irak pada Maret 2003, yang melibatkan puluhan negara di bawah pimpinan Amerika Serikat (AS) dan NATO, awalnya digembar-gemborkan sebagai demonstrasi supremasi militer dan teknologi Barat. Namun, dua dekade kemudian, sejarah mencatat sebuah kegagalan yang memalukan. Koalisi militer paling canggih di dunia terbukti tidak mampu menaklukkan aktor non-negara seperti Taliban. Fenomena ini bukan sekadar kekalahan militer, melainkan sebuah isu geopolitik berlapis yang memunculkan metafora baru di panggung global, mengingatkan pada peristiwa-peristiwa historis di mana kekuatan besar harus bertekuk lutut di hadapan perlawanan gigih.

Peristiwa ini dapat dianalisis melalui tiga isu besar yang muncul dari episode tersebut:

1. Runtuhnya Mitos Superioritas Teknologi Barat: Kekuatan Mesiu Bukan Segalanya

Dalam konteks asymmetric warfare atau perang asimetris, konflik di Afghanistan menjadi bukti nyata bahwa teknologi militer canggih, kuantitas, dan kualitas pasukan tidak selalu menjamin kemenangan melawan aktor lokal yang menguasai medan, memahami budaya setempat, dan memiliki daya tahan ideologis yang kuat. Militer profesional dari puluhan negara yang memiliki perlengkapan canggih justru kesulitan menghadapi kekuatan aktor non-negara. Jika dianalogikan dalam konteks Indonesia, kekuatan semacam ini bisa disamakan dengan organisasi masyarakat yang tidak memenuhi standar militer reguler, namun mampu memberikan perlawanan efektif. Ini menunjukkan bahwa keunggulan teknologi semata tidak cukup untuk memenangkan perang modern yang kompleks.

2. Luruhnya Hegemoni AS Berbasis Kepercayaan

Teori hegemonic stability theory menyatakan bahwa seorang hegemon seharusnya mampu menjamin stabilitas global melalui komitmen dan kepercayaan timbal balik. Namun, kegagalan AS di Afghanistan dan kebohongan yang terungkap terkait invasi Irak telah mengikis legitimasi moral, kepercayaan, dan kekuatan politiknya. Dunia kini mempertanyakan kapasitas Washington sebagai penjamin tatanan global dan mulai menguji doktrin AS terhadap tatanan dunia yang ada. Melemahnya kepercayaan ini membuka ruang bagi munculnya kekuatan-kekuatan baru dan tatanan global yang lebih multipolar.

3. Kebangkitan Islam sebagai Kekuatan Identitas dalam Geopolitik

Fenomena ini bukan sekadar kebangkitan militer, melainkan lebih kepada kebangkitan simbolik. Muncul narasi bahwa kekuatan yang berlandaskan iman dan ideologi mampu bertahan, melawan, bahkan mengusir dominasi imperium modern. Fenomena ini mulai disadari pada tahun 2015 dengan terbitnya buku Interconnectivity War karya Mark Leonard. Keangkuhan Barat, khususnya AS, seringkali membuat analisis mereka terfokus pada aspek materialistik, sehingga luput dari pemahaman terhadap kekuatan ideologis dan identitas. Bahkan, Donald Trump pada tahun 2017 menyadari hal ini dengan mempopulerkan tema “White Nationalist Supremacy” dan mengoperasionalkannya melalui kebijakan seperti Make America Great Again (MAGA) dan otoritas imigrasi.

Surutnya gelombang war on terror tidak terlepas dari ketiga fenomena di atas, ditambah dengan realitas modal perang yang tidak kunjung kembali. Krisis finansial global tahun 2008 menjadi pertanda bahwa mesin perang AS tidak hanya gagal secara strategis, tetapi juga membebani sistem ekonomi global yang berbasis skema neoliberalisme yang ternyata rapuh. Ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut oleh Eisenhower sebagai financial–military industrial complex, yang kemudian berkembang menjadi industrial military and financial complex di era ketika AS juga mengalami kekalahan dalam perang industri manufaktur, perang nilai tukar, perang TIK, dan perang ekonomi.

Fenomena Mundurnya AS di Afghanistan: Krisis Struktural di Era Trump

Meskipun dalam bentuk yang berbeda, bayangan kegagalan di Afghanistan tampaknya berulang di era kepemimpinan Donald Trump. Kali ini, bukan lagi karena invasi militer terbuka, melainkan akibat krisis multidimensi yang melanda AS.

Beberapa contoh krisis struktural tersebut meliputi:

• Bangkrutnya Diplomasi Dagang: AS terlihat kewalahan menghadapi perang non-militer yang didorong oleh efisiensi manufaktur global, terutama dalam persaingan dengan Tiongkok. Dalam perspektif “World-Systems Theory” Immanuel Wallerstein, negara-negara inti kapitalisme mulai kehilangan keunggulan produktifnya, sementara negara-negara semi-periferi justru mengalami kenaikan kelas.

• Melemahnya Ketangguhan Dolar AS: Gelombang dedolarisasi yang diprakarsai oleh BRICS dan blok non-Barat menandai melemahnya senjata utama Washington, yaitu weaponization of currency. Dolar AS, yang selama ini menjadi instrumen geopolitik yang sakti, mulai kehilangan daya intidasinya. Konsekuensi dari melemahnya dominasi dolar adalah penurunan penggunaan SWIFT Code, yang berarti AS kehilangan kendali atas informasi lalu lintas barang dan uang. Kehilangan informasi ini berkaitan erat dengan perkembangan peradaban materialisme yang semakin kompleks.

• Kekalahan dalam Perang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK/ICT): Monopoli inovasi teknologi tidak lagi berada di tangan Barat. Asia, khususnya, telah menjadi pusat gravitasi baru teknologi, mulai dari manufaktur, semikonduktor, hingga kecerdasan buatan. Kekhawatiran AS atas dominasi Tiongkok pada mineral tanah jarang, serta kegalauan mereka terhadap perkembangan Huawei dan TikTok, menunjukkan bahwa AS tidak lagi sepenuhnya mengendalikan lanskap TIK global.

• Krisis Ekonomi Struktural: Sistem finansial AS semakin banyak melayani spekulasi dan industri perang, namun di sisi lain, gagal memenuhi kontrak sosial dengan rakyatnya sendiri. Hal ini mengkonfirmasi kritik ekonomi politik bahwa kapitalisme neoliberalis finansial cenderung bersifat eksploitatif secara internal, bukannya mendistribusikan kekayaan secara merata.

• Disintegrasi Sosial Domestik: Merebaknya pengangguran, penyalahgunaan narkoba, dan krisis kesehatan mental di AS menjadi cerminan dari kondisi ini. Dalam geopolitik klasik, ini adalah pertanda imperial overstretch, yaitu kondisi di mana kekuatan besar memperluas wilayah dan/atau pengaruhnya—baik secara militer maupun ekonomi—hingga melampaui kapasitasnya.

Tidak mengherankan jika tatanan dunia saat ini bergejolak. AS kini digambarkan sebagai “raksasa sekarat” yang bertabrakan ke sana kemari. Upaya untuk memaksakan tatanan baru melalui “Trump Corollary” yang mencakup proteksionisme agresif, tekanan sepihak, dan redefinisi hukum internasional, tidak menawarkan harmoni global. Sebaliknya, yang muncul adalah keserakahan dan kekerasan yang dibungkus dalam legalitas. AS menunjukkan multiple standards atau standar ganda yang tidak konsisten, memilih berdasarkan kepentingan semata, bukan berdasarkan international rule of law yang mereka klaim, melainkan rule base order yang didasarkan pada kepentingan, egoisme, dan keangkuhan akibat kekuatan militer yang dimiliki.

Resonansi Raksasa Jatuh dan Posisi Indonesia

Dalam kisah pewayangan, tumbangnya raksasa selalu menimbulkan getaran dahsyat di permukaan, bahkan debunya pun dapat menyebabkan kelilipan bagi mereka yang berada di dekatnya. Begitulah hukum geopolitik beroperasi; pasti ada efek domino atau penularan. Negara-negara yang bergantung pada satu hegemon akan ikut terguncang ketika hegemon tersebut meluruh, melemah, apalagi ambruk.

Pertanyaannya kemudian, di mana posisi Indonesia dalam pusaran perubahan ini?

Jawabannya jelas. Indonesia tidak boleh hanya berbicara tentang ketahanan, tetapi harus menegakkan kembali berbagai kedaulatannya yang selama ini “dicuri” oleh skema neoliberalisme dari dalam, khususnya dalam aspek pertahanan, pangan, dan energi. Ini bukan sekadar slogan, melainkan sebuah keharusan strategis dalam dunia multipolar yang penuh ketidakpastian. Dalam perspektif realisme, kedaulatan sejati hanya dimiliki oleh negara yang mampu mengamankan kebutuhan dasarnya sendiri, yaitu negara yang autarki.

Namun, kedaulatan ini harus dijalankan dengan niat luhur, bukan sebagai modus bagi industri ekstraktif dan eksploitatif yang marak saat ini. Jika tidak, ini hanya akan mengganti ketergantungan lama dengan bentuk penindasan baru dari dalam. Ketika raksasa-raksasa dunia kelak runtuh, Indonesia harus berdiri bukan sebagai debu yang ikut beterbangan, melainkan sebagai poros yang tenang, berdaulat, dan sadar akan arah sejarah.

Lantas, bagaimana dan apa syaratnya bagi Indonesia untuk mencapai posisi tersebut?

Pertama, Indonesia harus mengembalikan kedaulatan rakyat. Sejak amandemen UUD 1945 dimulai pada tahun 2002, kedaulatan rakyat seolah dibajak oleh partai politik melalui penurunan status MPR menjadi lembaga tinggi dan beroperasinya Pasal 6A Ayat (2) UUD hasil amandemen (1999-2002). Pasal ini berimplikasi pada masifnya politisasi di semua lini.

Kedua, mengembalikan Pasal 33 UUD 1945 sesuai naskah aslinya. Ayat (4) dan (5) yang memberikan karpet merah bagi skema neoliberalisme mutlak harus dihapus.

Ketiga, puncak dari semua ini adalah kembali pada konstitusi warisan pendiri bangsa yang lahir pada 18 Agustus 1945 dengan teknik adendum. Artinya, hal-hal yang baik pada UUD hasil amandemen tetap dipertahankan, bahkan diperkuat, sementara isi UUD naskah asli disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan catatan, semua perubahan diletakkan pada adendum atau lampiran, sehingga naskah asli tetap utuh. Selanjutnya, sangat mendesak untuk mengatasi krisis multidimensi yang ada, salah satunya adalah krisis pendidikan yang mengancam munculnya krisis peradaban.

Geopolitik dan tatanan dunia baru di masa depan tidak lagi akan berfokus pada monopoli dan dominasi seperti tatanan sebelumnya. Tata dunia baru kelak akan menuju peradaban yang berpilar pada perdamaian abadi, stabilitas harga, keadilan, dan kesejahteraan.

Jika Indonesia mampu memenuhi persyaratan di atas, niscaya negara ini akan menjadi negara yang terpandang dan terhormat di muka bumi. Bukan sebagai adidaya atau superpower, melainkan sebagai mercusuar, yaitu pengarah peradaban. Dengan segala kelemahan dan kelebihannya, potensi itu ada, nyata, dan Indonesia mampu berperan secara optimal di panggung global.

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, mari kita sambut dengan optimisme: “Selamat datang Indonesia Emas! Welcome to Mercusuar Dunia 2045!”